Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Anggota komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai pemerintah memaksakan perayaan upacara hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke 79 pada 17 Agustus di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari fasilitas bangunan pemerintahan dan infrastruktur yang belum rampung 100%.
Bangunan Istana Negara yang diperkirakan baru 90% pada HUT Kemerdekaan RI, rumah jabatan menteri baru akan berfungsi 14 unit dari target 36 unit yang seharusnya sudah selesai. Sedangkan untuk kantor kementerian koordinator (kemenko) juga baru fungsional sebagian.
Lalu, hunian aparatur sipil negara (ASN) yang fungsional baru delapan tower dengan masing-masing tower terdiri dari 60 unit hunian, sehingga dikatakan tidak cukup untuk menampung petugas upacara. Oleh sebab itu sebagian petugas upacara akan menginap menggunakan fasilitas perkemahan.
Baca juga : Perayaan HUT RI di IKN Tidak akan Berpengaruh pada Investasi
"Saya memandang upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN terkesan dipaksakan. Hal ini dapat terlihat dari sisi infrastruktur IKN yang banyak masih belum selesai sesuai target," ujar Suryadi dalam keterangan resmi, Rabu (14/8).
Selain itu, dia menjelaskan akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN dari Balikpapan belum dapat 100% dilalui dari Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Adapun jaringan jalan di dalam KIPP yang sudah teraspal sepanjang 7 km, lalu jalan menuju Istana Negara dan Istana Garuda yang akan fungsional baru sepanjang 1.260 meter sudah dilakukan pengerasan aspal.
"Bandara VVIP IKN dilaporkan belum dapat digunakan karena runway masih kurang 300 meter," lanjut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Baca juga : Undangan untuk Mantan Presiden Dikirim Hari Ini
Berdasarkan pengamatan diatas, maka tidak mengherankan jika biaya upacara HUT Kemerdekaan RI ke 79 di IKN membengkak menjadi Rp87 miliar. Padahal, sebelumnya di Jakarta hanya Rp53 miliar. Hal ini karena pemerintah harus menyediakan akomodasi dan transportasi dari luar IKN ke IKN untuk sebagian besar tamu dan juga petugas.
Rencana awal pemerintah yang akan mengundang jumlah tamu sebanyak 8.000 orang, sekarang diperkirakan hanya mengundang 1.300 orang saja
"Kami merasa prihatin dengan adanya pembengkakan biaya ini. PKS meminta Pemerintah lebih bijak dalam menggelontorkan biaya besar bagi HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN," tegasnya. (Ins/P-2)
PELAKSANAAN Upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) menandai tonggak awal pembangunan IKN tahap I (2022-2024).
HARI ulang tahun ke-79 RI ini menjadi momentum penting untuk memproyeksikan masa depan Indonesia.
Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.
Para mantan presiden akan disiapkan akomodasi transportasi hingga penginapan hotelnya di IKN.
Armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana (panpel) bidang transportasi yaitu Kementerian Perhubungan dan Otorita IKN (OIKN), juga Pemda setempat jumlahnya juga hanya sekitar 200-an.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved