Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia. Pencegahan dilakukan dengan mengecek aliran dana para peserta Pilkada.
"Ya, pasti (kita cegah), kan terbukti sudah dapat narkopolitik kemarin (saat Pemilu 2024)," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/7).
Mukti mengatakan Polri akan mengecek aliran dana para peserta Pilkada. Pengecekan dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Nanti kita dengan PPATK baca semua aliran ya, jangan dibuka sekarang," ujar jenderal bintang satu itu.
Mukti menyebut pihaknya tidak akan patroli untuk mencegah fenomena narkopolitik menjelang pilkada. Pencegahan cukup dilakukan dengan membaca data aliran dana para peserta Pilkada tersebut.
"Kita nggak patroli cukup baca data. Kita lihat dengan PPATK bareng-bareng," ungkapnya.
Namun, sejauh ini Polri disebut belum menemukan fenomena narkopolitik menjelang Pilkada. Sedangkan, pada Pemilu 2024, Polri mengungkap kasus narkopolitik tersebut dengan menangkap seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Caleg bernama Sofyan ditangkap kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 70 kilogram. Uang hasil jualan barang haram tersebut digunakan caleg PKS itu untuk biaya kampanye di Pemilu 2024.
Sebagai informasi, Pilkada serentak akan diikuti 37 Gubernur, 93 Bupati dan 415 Wali Kota se-Indonesia. Pilkada Serentak 2024 ini hanya diikuti 37 dari 38 provinsi, karena Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) tidak melakukan pilkada langsung. Kegiatan pemungutan suara akan dilaksanakan 27 November 2024. (Z-8)
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved