Polri-PPATK Cegah Transaksi Narkoba untuk Biaya Politik Uang

POLRI mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia. Pencegahan dilakukan dengan mengecek aliran dana para peserta Pilkada.

"Ya, pasti (kita cegah), kan terbukti sudah dapat narkopolitik kemarin (saat Pemilu 2024)," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/7). 

Mukti mengatakan Polri akan mengecek aliran dana para peserta Pilkada. Pengecekan dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Nanti kita dengan PPATK baca semua aliran ya, jangan dibuka sekarang," ujar jenderal bintang satu itu.

Mukti menyebut pihaknya tidak akan patroli untuk mencegah fenomena narkopolitik menjelang pilkada. Pencegahan cukup dilakukan dengan membaca data aliran dana para peserta Pilkada tersebut.

"Kita nggak patroli cukup baca data. Kita lihat dengan PPATK bareng-bareng," ungkapnya.

Namun, sejauh ini Polri disebut belum menemukan fenomena narkopolitik menjelang Pilkada. Sedangkan, pada Pemilu 2024, Polri mengungkap kasus narkopolitik tersebut dengan menangkap seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Caleg bernama Sofyan ditangkap kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 70 kilogram. Uang hasil jualan barang haram tersebut digunakan caleg PKS itu untuk biaya kampanye di Pemilu 2024.

Sebagai informasi, Pilkada serentak akan diikuti 37 Gubernur, 93 Bupati dan 415 Wali Kota se-Indonesia. Pilkada Serentak 2024 ini hanya diikuti 37 dari 38 provinsi, karena Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) tidak melakukan pilkada langsung. Kegiatan pemungutan suara akan dilaksanakan 27 November 2024. (Z-8)