Menko Polhukam Kementerian Wajib Memiliki Backup Data, Antisipasi Serangan Ransomware

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengingatkan agar setiap kementerian kini wajib memiliki cadangan atau backup data. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

"Saat ini, setiap tenant atau kementerian harus memiliki backup data, ini bukan lagi opsional tetapi wajib," ujar Hadi di kantornya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6).

Hadi menegaskan pentingnya langkah ini ketika terjadi serangan besar-besaran terhadap sistem penyimpanan data. Dia menyoroti perlunya penyimpanan data yang berlapis-lapis.

"Setiap pemilik pusat data harus memiliki backup data, sehingga setidaknya ada tiga hingga empat lapis backup yang tersedia," tambahnya.

Hadi juga mengungkapkan bahwa Disaster Recovery Center (DRC) di Batam dapat digunakan sebagai fasilitas backup dalam menghadapi risiko kejadian luar biasa. Selain itu, penggunaan cloud dengan sistem zonasi juga menjadi opsi untuk menyimpan data-data umum dan statistik, sehingga tidak semua data disimpan di PDNS. (Z-10)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Gana Buana