Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki andil dalam menentukan calon kepala daerah. Hal tersebut menjadi kewenangan penuh partai politik.
"Pengusungan nama calon kepala daerah merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik," kata Ari Dwipayana saat dikonfirmasi, Senin (24/6).
Presiden, kata Ari, menghormati setiap keputusan partai politik. Termasuk dalam pengusungan calon kepala daerah.
Baca juga : Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’
"Presiden Jokowi menghormati kewenangan masing-masing parpol," jelasnya.
Presiden Jokowi disebut masih memiliki pengaruh pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebab, kapasitas Jokowi sebagai pemimpin yang sangat dihormati.
"Ya tentu dong (berpengaruh di Pilkada) kan di masyarakat kita begitu kalau pemimpin-pemimpin yang mereka hormati tentu mereka akan dengar juga gitu, masukan mereka, sikap politik mereka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).
Habiburokhman mengatakan approval rating atau tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi meningkat saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan survei Litbang Kompas dengan angka 73,5 persen di Desember 2023 menjadi 75,6 persen di periode 27 Mei-2 Juni 2024.
"Kita lihat pak Jokowi maksimal ya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku presiden ya. Terlepas di jajarannya tentu banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat," ucap Habiburokhman. (P-5)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
KPK menemukan Rp7 miliar sebagai barang bukti OTT di Bengkulu. Duit yang ditemukan berbentuk rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura.
Mereka sedang menunggu perintah lebih lanjut menyangkut instruksi ketua umum partai yang meminta seluruh kader untuk tidak hadir pada kegiatan pembekalan kepala daerah.
Bima Arya di Kompleks Gedung Agung, Yogyakarta, hari ini, mengatakan retreat di Magelang berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025.
PRESIDEN Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak ditelepon calon kepala daerah pada malam sebelum pencoblosan Pilkada 2024 atau pada Selasa (26/11) malam.
Dari jumlah wilayah itu, setidaknya ada lebih dari seribu pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024, termasuk 34 prajurit TNI baik aktif maupun purnawirawan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved