Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki andil dalam menentukan calon kepala daerah. Hal tersebut menjadi kewenangan penuh partai politik.
"Pengusungan nama calon kepala daerah merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik," kata Ari Dwipayana saat dikonfirmasi, Senin (24/6).
Presiden, kata Ari, menghormati setiap keputusan partai politik. Termasuk dalam pengusungan calon kepala daerah.
Baca juga : Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’
"Presiden Jokowi menghormati kewenangan masing-masing parpol," jelasnya.
Presiden Jokowi disebut masih memiliki pengaruh pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebab, kapasitas Jokowi sebagai pemimpin yang sangat dihormati.
"Ya tentu dong (berpengaruh di Pilkada) kan di masyarakat kita begitu kalau pemimpin-pemimpin yang mereka hormati tentu mereka akan dengar juga gitu, masukan mereka, sikap politik mereka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).
Habiburokhman mengatakan approval rating atau tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi meningkat saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan survei Litbang Kompas dengan angka 73,5 persen di Desember 2023 menjadi 75,6 persen di periode 27 Mei-2 Juni 2024.
"Kita lihat pak Jokowi maksimal ya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku presiden ya. Terlepas di jajarannya tentu banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat," ucap Habiburokhman. (P-5)
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
KPK menemukan Rp7 miliar sebagai barang bukti OTT di Bengkulu. Duit yang ditemukan berbentuk rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura.
Mereka sedang menunggu perintah lebih lanjut menyangkut instruksi ketua umum partai yang meminta seluruh kader untuk tidak hadir pada kegiatan pembekalan kepala daerah.
Bima Arya di Kompleks Gedung Agung, Yogyakarta, hari ini, mengatakan retreat di Magelang berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025.
PRESIDEN Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak ditelepon calon kepala daerah pada malam sebelum pencoblosan Pilkada 2024 atau pada Selasa (26/11) malam.
Dari jumlah wilayah itu, setidaknya ada lebih dari seribu pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024, termasuk 34 prajurit TNI baik aktif maupun purnawirawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved