Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut bahwa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta masih menjadi etalase politik nasional yang menyita perhatian publik.
‘Menururnya, bursa Cagub Jakarta masih cair karena sampai saat ini memang belum ada keputusan final dari Koalisi Indonesia Maju (KIM),” ungkap Kamhar kepada Media Indonesia, Minggu (23/6).
“Karena masih menjadi etalase politik nasional dan menarik perhatian publik, maka pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta tentunya mesti diputuskan secara cermat dan seksama guna memperoleh kesuksesan pada Pilgub mendatang,” tambahnya.
Baca juga : Pilkada DKI Bisa Lebih Keras dari Pilpres 2024
Maka, kata Kamhar, Partai Demokrat sebagai salah satu partai KIM berkomitmen untuk menyelaraskan koalisi yang telah terbangun.
Utamanya, kata Kamhar, pada Pemilihan Gubernur, Demokrat mengikhtiarkan sebanyak mungkin yang linear di KIM, terutama untuk daerah-daerah yang menjadi etalase dan barometer politik nasional seperti pilkada Jakarta.
Kamhar menyebut Partai Demokrat mengikhtiarkan agar bisa mengajukan kadernya sebagai calon Wakil Gubernur.
Baca juga : TKN Pastikan Jokowi tak Miliki Kepentingan di Pilkada 2024
“Ada Iti Octavia Jayabaya mantan Anggota DPR RI dan Bupati Lebak 2 periode, Mujiono Anggota DPRD DKI yang terpilih untuk periode ke-4 yang juga Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan Ali Muhammad Suharli Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2 periode,” tandas Kamhar.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menanggapi perkembangan peta koalisi pilgub DKI kali ini yang disebut akan menduplikasi kompetisi di Pilpres.
Dave menyebut seluruh partai punya pandangan masing-masing untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta.
“Banyak pandangan mengenai pilkada ini, khususnya DKI, kita lihat siapa saja yang pasti akan maju,” terang Dave kepada Media Indonesia, Minggu (23/6). (Z-8)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengerukan kali akan dilakukan secara terus-menerus sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir di Ibu Kota.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved