Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH mengakui prosesi ibadah haji di kawasan Mina hingga Arafah masih terjadi masalah. Sebelumnya ditemukan kondisi tenda jemaah haji Indonesia di Mina yang tidak sesuai dengan kapasitas dan fasilitas yang tidak memadai.
"Mina itu masih problem (masalah) tapi waktunya tidak lama. Kemudian di Arafah juga sebetulnya problem tapi kan sangat sebentar di Muzdalifah sekarang juga ada kebijakan hanya lewat saja tidak perlu mabit kan sehingga itu 3 titik krusial," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Rabu (19/6).
Muhadjir mengaku sebelumnya juga sudah mewanti-wanti Direktur Haji Luar Negeri Kementerian Agama agar penyelenggaraan haji di Mina dapat perhatian lebih. Dengan banyaknya laporan dan keluhan dari jemaah haji mulai dari fasilitas hingga toilet, ia menyebut belum ada solusi terkait hal tersebut.
Baca juga : Fase Mina Selesai, Jemaah Haji Bersiap Tawaf Ifadhah
"Kalau itu terjadi Saya kira memang belum ada solusi karena memang tempatnya yang sangat terbatas, termasuk juga toilet saya juga termasuk mengusulkan itu supaya toiletnya dibuat beberapa lantai tidak satu lantai sehingga menghabiskan tempat," ujar dia.
Karena untuk toilet saja bisa memakan banyak tempat sehingga harus dibuat bertingkat.
Nantinya, mantan Mendikbud Ristek itu pada tanggal 3 Juli 2024 akan pergi ke Tanah Suci untuk mengecek dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian juga untuk memastikan bahwa tahun ini kita akan mulai mengirim kembali daging kurban para jemaah haji Indonesia untuk kembali ke Indonesia dalam bentuk makanan siap saji makanan daging kaleng yang sudah diolah. (Iam/Z-7)
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong akselerasi pembangunan Gedung Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Saat ini gedung itu dalam tahap pembangunan.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved