Hindari Sanksi Keras dari Arab Saudi, Jemaah Haji Tanpa Visa Diminta Segera Pulang ke Indonesia

BANYAK jemaah haji Indonesia yang menggunakan visa nonhaji untuk berhaji di Mekah. Hal ini ilegal dan bertentangan dengan peraturan Pemerintah Arab Saudi. Tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi berat, termasuk denda dan larangan masuk negara tersebut selama 10 tahun.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, dengan tegas meminta jemaah haji tanpa visa untuk segera kembali ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa penggunaan visa nonhaji dapat mengganggu kelancaran dan keamanan ibadah haji. Hal ini dapat membahayakan keselamatan jemaah lain dan menyebabkan kekacauan dalam penyelenggaraan haji.

Ashabul menjelaskan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, cukup banyak calon jemaah haji yang masih berusaha melaksanakan ibadah haji dengan visa nonhaji.

Baca juga : Jemaah Haji Indonesia Dukung Penerapan Aturan Ketat Visa Haji

"Jika jemaah sudah overcapacity, akan mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan bahkan keselamatan para jemaah," kata Ashabul.

Lebih lanjut, Ashabul mencontohkan kejadian pada tahun 2023, di mana tenda di Mina yang seharusnya diisi oleh 200 orang, malah diisi hingga 400 orang oleh jemaah yang tidak menggunakan visa haji. Ini membuat Kementerian Agama terlihat bertanggung jawab atas kekacauan tersebut, padahal ini ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

"Banyak jemaah nonvisa haji yang memiliki tasrih resmi ini, menunjukkan adanya pihak-pihak berwenang yang membantu mereka secara ilegal," kata Ashabul.

Baca juga : 2 Koordinator Jemaah Tanpa Visa Haji Ditahan Otoritas Keamanan Arab Saudi

Ia menduga, masalah ini muncul akibat tingginya animo umat Islam Indonesia untuk berhaji dan lamanya masa tunggu. Karena antrean panjang hingga 40 tahun, muncullah upaya-upaya lain untuk berhaji dengan visa nonhaji.

Melihat situasi yang memprihatinkan ini, Komisi VIII DPR RI berencana mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Agama, Pemerintah Arab Saudi, dan Kementerian Perhubungan. 

"Kami perlu menemukan solusi bersama untuk mengatasi masalah penggunaan visa nonhaji ini," tutup Ashabul. (Z-10)