Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
ANGGOTA Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama menilai mundurnya pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi pukulan telak secara organisasi. Pimpinan yang mundur itu yakni Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
"Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan Otorita IKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi Otorita IKN secara organisasi," kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Selasa (4/6).
Secara organisasi, kata dia, Otorita IKN butuh penyesuaian ketika alih kepemimpinan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni telah ditunjuk sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
Baca juga : 2 Proyek di IKN Alami Kemajuan Signifikan
"Tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini," ucap Suryadi.
Di sisi lain, dia mengakui bahwa Bambang Susantono serta Dhony Rahajoe sejatinya sosok berpengalaman luas di bidang tata kota. Bambang pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Pemerintahan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
"Serta pernah menjabat sebagai Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB)," ucap Suryadi.
Dhony Rahajoe, lanjut dia, juga bukan orang sembarangan. Dhony merupakan sosok penting di Sinarmas Land.
"Jabatan terakhirnya di Sinarmas Land adalah sebagai Managing Director President Office dan berpengalaman dalam pengelolaan Kota Satelit Bumi Serpong Damai (BSD) City di Tangerang, Banten," kata Suryadi. (P-5)
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved