Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR RI berencana akan memanggil pemerintah Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) terkait mundurnya Kepala OIKN Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menerangkan pihaknya berencana akan memanggil pemerintah untuk dimintai keterangan mundurnya ketua dan wakil sekaligus untuk mengecek progres pembangunan IKN.
“Ada (rencana panggil pemerintah OIKN),” ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Senin (3/6).
Baca juga : Presiden Menugaskan Bambang Susantono dalam Kerja Sama Internasional
Rencananya, kata Mardani, Komisi II akan memanggil pemerintah di masa sidang DPR saat ini.
Mardani juga merasa aneh dengan mundurnya ketua dan wakil OIKN. Padahal, keduanya yang bekerja keras untuk mewujudkan IKN hingga seperti saat ini.
“Ada yang aneh. Kok mundur? Mereka bekerja keras dan hasilnya bagus. Selama interaksi, keduanya profesional,” terang Mardani.
Baca juga : Kepala Otorita IKN Mundur, DPR: Kejutan Bagi Kita Semua
Adapun Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Sebelumnya, Presiden telah menerima surat pengunduran diri Dhony Rahajoe dan juga Bambang Susantono.
“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala OIKN, dan mengangkat Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Kepala OIKN," ujar Pratikno, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6). (Z-8)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, digerakkan oleh tiga skema pendanaan utama.
Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan pesat.
Menjaga kelestarian lingkungan hidup harus dimulai sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan hingga dewasa.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan IKN.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Otorita IKN dan Komisi II DPR membahas percepatan pemindahan ASN, kesiapan infrastruktur, serta regulasi Pemdasus untuk memastikan Nusantara siap sebagai Ibu Kota Politik 2028.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved