Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan rencana Presiden RI Joko Widodo mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang tetap sesuai jadwal.
"Insya Allah. Kalau Juni ini air kita masuk, sekarang lagi diambil untuk pompanya. Tanggal 3 Juni diambil, tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan, kita install. Mudah-mudahan akhir Juni, awal Juli siap," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).
Basuki yang baru saja ditunjuk sebagai Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengatakan adanya pergantian pimpinan Otorita IKN tidak akan berdampak ke pembangunan. Dari dana APBN sudah masuk hampir 80% untuk pembangunan fase 1 dan 2.
Baca juga : Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt
"Nanti Presiden ke IKN tidak di kamping lagi, tapi di rumah jabatan menteri," kata Basuki. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi IKN pada Senin (3/6) hingga Rabu (5/6) untuk menghadiri groundbreaking terkait pembangunan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sektor investasi dan status tanah, Basuki katakan memang perlu dipercepat. Dia yakin pergantian kepemimpinan di IKN tidak akan menurunkan kepercayaan investor, karena dia mampu menjelaskannya.
"Yang masih perlu dipercepat investasi karena status tanah dan kerja sama yang belum jelas," kata Basuki. (Try)
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menjaga kelestarian lingkungan hidup harus dimulai sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan hingga dewasa.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan IKN.
Saat ini Otorita IKN masih belum memiliki kepala yang definitif.
KETUA Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda berharap Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat diberi kewenangan lain. Mulai dari pembangunan hingga penataan infrastruktur.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara definitif.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved