Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan tugasnya sebagai Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) masih sama seperti tugas pejabat sebelumnya sampai ditunjuk kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan.
Basuki Hadimuljono bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Hal itu menyusul pengunduran diri pejabat sebelumnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.
"Saya kira tidak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan investor, karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).
Baca juga : Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt
Basuki menjelaskan fokusnya sebagai Plt adalah mempercepat pelaksanaan program yang sesuai dengan urban desain sesuai dengan hasil sayembara.
"Urban desain untuk pengembangan pembangunan IKN ini sesuai dengan konsep Negara Nusa Rimba," kata Basuki.
Basuki menerangkan, tugas lainnya yaitu menyelesaikan permasalahan pada status hukum tanah dan investasi. Ini salah satu alasan dari dipilihnya Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni menjadi wakil kepala Otorita IKN.
Baca juga : Ibu Kota Nusantara Gaet 23 Investor, Tanam Duit Rp41 Triliun
"Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa ataukah KPBU. Kami ingin mempercepat itu. Sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya, kata Basuki.
Dengan status tanah lebih jelas, para investor juga akan lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.
"Itu fokus utama di dalan kami mengemban tugas sebagai plt kepala dan wakil kepala IKN ini," kata Basuki.
Yang kedua juga sesuai dengan Keppres, IKN mempersiapkan embrio dari pemerintahan daerah khusus (Pemdasus) IKN. Sebab, nanti begitu Perpres ditandatangani Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut.
"IKN tidak serta merta menjadi pemdasus karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin satgas bersama dengan atau task force bersama dengan Kemendagri," kata Basuki. (Try/P-5)
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
KEPALA Otoritas Ibu Kota Nusantara Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc., menyampaikan progress pembangunan IKN yang sudah dibangun dalam beberapa tahun terakhir.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa kantor dan kediaman Wakil Presiden (Wapres) akan selesai akhir bulan ini.
Otorita IKN dan Komisi II DPR membahas percepatan pemindahan ASN, kesiapan infrastruktur, serta regulasi Pemdasus untuk memastikan Nusantara siap sebagai Ibu Kota Politik 2028.
Indonesia menegaskan komitmen dalam melindungi keanekaragaman hayati dunia melalui penguatan hutan adat, perlindungan satwa liar, dan pemberantasan kejahatan satwa.
Proses kedatangan Panda hingga akhirnya lahir bayi Panda di Indonesia bukan hal yang singkat, namun melewati 3 kepemimpinan Presiden Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melibatkan TNI dan Polri untuk investigasi perusahaan penyebab bencana Sumatra.
Kawasan itu juga bersinggungan dengan sejumlah perizinan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, PBPH Restorasi Ekosistem, HGU sawit, dan IUP tambang.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa pihaknya masih tengah menyelidiki asal-usul dan status gelondongan kayu yang terbawa banjir.
Legislator PDIP Alex Indra Lukman mencecar Menhut Raja Juli Antoni terkait banjir Sumatra, mendesak pemerintah membuka data tambang ilegal yang diduga menjadi pemicu utama kerusakan hutan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved