Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan tugasnya sebagai Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) masih sama seperti tugas pejabat sebelumnya sampai ditunjuk kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan.
Basuki Hadimuljono bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Hal itu menyusul pengunduran diri pejabat sebelumnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.
"Saya kira tidak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan investor, karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).
Baca juga : Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt
Basuki menjelaskan fokusnya sebagai Plt adalah mempercepat pelaksanaan program yang sesuai dengan urban desain sesuai dengan hasil sayembara.
"Urban desain untuk pengembangan pembangunan IKN ini sesuai dengan konsep Negara Nusa Rimba," kata Basuki.
Basuki menerangkan, tugas lainnya yaitu menyelesaikan permasalahan pada status hukum tanah dan investasi. Ini salah satu alasan dari dipilihnya Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni menjadi wakil kepala Otorita IKN.
Baca juga : Ibu Kota Nusantara Gaet 23 Investor, Tanam Duit Rp41 Triliun
"Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa ataukah KPBU. Kami ingin mempercepat itu. Sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya, kata Basuki.
Dengan status tanah lebih jelas, para investor juga akan lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.
"Itu fokus utama di dalan kami mengemban tugas sebagai plt kepala dan wakil kepala IKN ini," kata Basuki.
Yang kedua juga sesuai dengan Keppres, IKN mempersiapkan embrio dari pemerintahan daerah khusus (Pemdasus) IKN. Sebab, nanti begitu Perpres ditandatangani Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut.
"IKN tidak serta merta menjadi pemdasus karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin satgas bersama dengan atau task force bersama dengan Kemendagri," kata Basuki. (Try/P-5)
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa mulai berkantor di IKN, Kalimantan Timur, pada tahun ini.
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
KEPALA Otoritas Ibu Kota Nusantara Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc., menyampaikan progress pembangunan IKN yang sudah dibangun dalam beberapa tahun terakhir.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa kantor dan kediaman Wakil Presiden (Wapres) akan selesai akhir bulan ini.
Sementara itu, Menteri Park menyampaikan bahwa Kemenhut merupakan mitra paling strategis bagi KFS.
Pemerintah Jepang bahkan berencana menyelenggarakan upacara penyambutan khusus saat komodo tiba di Jepang.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan penandatanganan MoU dengan Gubernur Shizuoka Suzuki Yasutomo. Kejasama ini menjadi diplomasi hijau memperkuat hubungan bilateral.
Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap Taman Nasional Way Kambas dalam kelestarian habitat dan populasi gajah Sumatera.
Raja Juli Antoni mengatakan, upaya menjaga hutan merupakan hal yang bukan hanya bagian dari perintah dan tujuan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga bagian dari ajaran agama.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam Kelompok Tani Hutan (KTH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved