Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri merencanakan perubahan besar dengan mengganti nomor surat izin mengemudi (SIM) menjadi nomor induk kependudukan (NIK) yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan pada tahun 2025.
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigadir Jenderal Yusri Yunus menyatakan, bahwa langkah ini diambil untuk menertibkan data pribadi warga Indonesia dan mendukung kebijakan pemerintah mengenai data tunggal menggunakan NIK.
"Rencananya tahun depan, insyaAllah. Ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan data pribadi seseorang," ujar Yusri kepada wartawan pada Jumat (24/5).
Yusri menjelaskan bahwa kebijakan data tunggal ini akan mempermudah proses pendataan individu, mengingat NIK setiap warga negara Indonesia bersifat unik dan berbeda.
"Intinya kita ingin menciptakan sistem data tunggal. Akan sangat ideal jika NIK pada KTP, SIM, BPJS, dan kartu KIS semuanya menggunakan nomor NIK. Karena setiap orang di Indonesia hanya memiliki satu nomor NIK," jelas jenderal bintang satu tersebut. (Z-10)
KPU perlu menjelaskan pemenuhan syarat pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur jalur perseorangan Jakarta Dharma Pongrekun-Kun Wardana secara transparan.
Polisi mempersilakan warga yang merasa dirugikan untuk melapor terkait dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP untuk mendukung calon independen pada Pilkada Jakarta.
WAKIL Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersikap profesional dalam menyikapi Nomor Indik Kependudukan (NIK) yang dicatut.
Ketua DPR Puan Maharani buka suara terkait NIK KTP warga Jakarta yang didua dicatut untuk mendukung calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (Dharma-Kun).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Nomor Indik Kependudukan (NIK) yang dicatut untuk mendukung calon tertentu berbahaya bagi legitimasi Pilkada 2024.
Menkominfo Budi Arie Setiadi buka suara soal banyaknya warga mengeluhkan nomor induk kependudukannya (NIK) dicatut sebagai pendukung pasangan tertentu
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Pemkot terus melakukan percepatan perekaman KTP elektronik untuk membantu masyarakat menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved