Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI membeberkan tiga kerawanan yang mengancam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tiga kerawanan itu ialah kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua, eks kombatan Aceh, dan bencana alam.
Demikian disampaikan Komandan Kodiklat TNI Maman Firmansyah dalam pembekalan Program Kegiatan Bersama (PKB) Kejuangan 2024, di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
Maman mengatakan ancaman pertama, yakni aksi KKB Papua. Ancaman itu yang membuat kerawanan Pilkada Serentak 2024 lebih besar.
Baca juga : TNI: Pilkada Lebih Rawan dari Pilpres
“Ancaman kedua ada di Aceh. Ini harus dapat perhatian serius karena ada eks kombatan dan kombatan yang bisa memicu konflik horizontal,” tuturnya.
Kemudian, ancaman ketiga adalah bencana alam imbas perubahan iklim. Bencana seperti banjir dan tanah longsor mesti diantisipasi lantaran bisa mengganggu tahapan pesta demokrasi.
“Ini sangat kompleks dan butuh atensi khusus. Kita harus siap menghadapi itu,” jelas dia.
Baca juga : JK Ingatkan Aparat Jangan Curi Suara Rakyat
Maman mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 akan memunculkan tingkat kerawanan yang lebih tinggi ketimbang Pilpres 2024. Pasalnya, Pilkada akan lebih kompleks dan lebih banyak pihak yang terlibat.
“Pilkada serentak memiliki kerawanan lebih besar dibanding pilpres dan pileg,” ucapnya.
Ia pun memastikan TNI akan terus mengawal jalannya Pilkada, yang merupakan masih bagian dari pesta besar Pemilu 2024. Berbagai hal yang bakal diantisipasi juga adanya kemungkinan kerusuhan antarkelompok pendukung. Bahkan, di beberapa daerah sangat mungkin terjadi konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bila politik identitas digaungkan.
“Ini bisa memicu perpecahan skala nasional bila dimanfaatkan pihak ketiga. Kita harus meningkatkan kesigapan dan harus serius karena ancaman lebih besar, risiko lebih besar,” jelas dia. (Z-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan. Kunjungan itu dijadwalkan Rabu (14/1) atas alasan keamanan
PEMBATALAN kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Yahukimo mengungkap kembali potret kelam keamanan di Bandar Udara Nop Goliat Dekai atau Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang sedianya bertolak menuju Kabupaten Yahukimo menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU, terpaksa membatalkan rencana tersebut.
WAKIL Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka terpaksa membatalkan agenda kunjungan kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Rabu (14/1/2026).
Kegiatan penindakan itu dilaksanakan secara terukur dan profesional pada Sabtu (13/12), dengan melibatkan berbagai Satuan Tugas TNI yang berada kendali Koops Habema.
kOMANDAN Satgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Infantri Iwan D Prihartono, mengatakan pihaknya berhasil melumpuhkan markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved