Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
TNI membeberkan tiga kerawanan yang mengancam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tiga kerawanan itu ialah kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua, eks kombatan Aceh, dan bencana alam.
Demikian disampaikan Komandan Kodiklat TNI Maman Firmansyah dalam pembekalan Program Kegiatan Bersama (PKB) Kejuangan 2024, di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
Maman mengatakan ancaman pertama, yakni aksi KKB Papua. Ancaman itu yang membuat kerawanan Pilkada Serentak 2024 lebih besar.
Baca juga : TNI: Pilkada Lebih Rawan dari Pilpres
“Ancaman kedua ada di Aceh. Ini harus dapat perhatian serius karena ada eks kombatan dan kombatan yang bisa memicu konflik horizontal,” tuturnya.
Kemudian, ancaman ketiga adalah bencana alam imbas perubahan iklim. Bencana seperti banjir dan tanah longsor mesti diantisipasi lantaran bisa mengganggu tahapan pesta demokrasi.
“Ini sangat kompleks dan butuh atensi khusus. Kita harus siap menghadapi itu,” jelas dia.
Baca juga : JK Ingatkan Aparat Jangan Curi Suara Rakyat
Maman mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 akan memunculkan tingkat kerawanan yang lebih tinggi ketimbang Pilpres 2024. Pasalnya, Pilkada akan lebih kompleks dan lebih banyak pihak yang terlibat.
“Pilkada serentak memiliki kerawanan lebih besar dibanding pilpres dan pileg,” ucapnya.
Ia pun memastikan TNI akan terus mengawal jalannya Pilkada, yang merupakan masih bagian dari pesta besar Pemilu 2024. Berbagai hal yang bakal diantisipasi juga adanya kemungkinan kerusuhan antarkelompok pendukung. Bahkan, di beberapa daerah sangat mungkin terjadi konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bila politik identitas digaungkan.
“Ini bisa memicu perpecahan skala nasional bila dimanfaatkan pihak ketiga. Kita harus meningkatkan kesigapan dan harus serius karena ancaman lebih besar, risiko lebih besar,” jelas dia. (Z-11)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Anggota KKB itu mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang dilakukan tanggal 30 Januari lalu terhadap La Jahari di kawasan jalan Gunung, Yahukimo.
Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz terus berupaya memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua
Faizal menyebut doktrin KKB terhadap para generasi milenial, merupakan masalah serius. Terlebih, regenerasi anggota KKB telah terjadi dan kerap beroperasi di lima kabupaten.
Tim Satgas Ops Damai Cartenz telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan proses penyelidikan dan pengumpulan informasi lanjutan.
SEORANG anggota Polri berinisial Bripda LO ditangkap karena menjual amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ia bertugas di Polres Lanny Jaya, Papua Pegunungan,
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved