Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
TNI membeberkan tiga kerawanan yang mengancam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tiga kerawanan itu ialah kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua, eks kombatan Aceh, dan bencana alam.
Demikian disampaikan Komandan Kodiklat TNI Maman Firmansyah dalam pembekalan Program Kegiatan Bersama (PKB) Kejuangan 2024, di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
Maman mengatakan ancaman pertama, yakni aksi KKB Papua. Ancaman itu yang membuat kerawanan Pilkada Serentak 2024 lebih besar.
Baca juga : TNI: Pilkada Lebih Rawan dari Pilpres
“Ancaman kedua ada di Aceh. Ini harus dapat perhatian serius karena ada eks kombatan dan kombatan yang bisa memicu konflik horizontal,” tuturnya.
Kemudian, ancaman ketiga adalah bencana alam imbas perubahan iklim. Bencana seperti banjir dan tanah longsor mesti diantisipasi lantaran bisa mengganggu tahapan pesta demokrasi.
“Ini sangat kompleks dan butuh atensi khusus. Kita harus siap menghadapi itu,” jelas dia.
Baca juga : JK Ingatkan Aparat Jangan Curi Suara Rakyat
Maman mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 akan memunculkan tingkat kerawanan yang lebih tinggi ketimbang Pilpres 2024. Pasalnya, Pilkada akan lebih kompleks dan lebih banyak pihak yang terlibat.
“Pilkada serentak memiliki kerawanan lebih besar dibanding pilpres dan pileg,” ucapnya.
Ia pun memastikan TNI akan terus mengawal jalannya Pilkada, yang merupakan masih bagian dari pesta besar Pemilu 2024. Berbagai hal yang bakal diantisipasi juga adanya kemungkinan kerusuhan antarkelompok pendukung. Bahkan, di beberapa daerah sangat mungkin terjadi konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bila politik identitas digaungkan.
“Ini bisa memicu perpecahan skala nasional bila dimanfaatkan pihak ketiga. Kita harus meningkatkan kesigapan dan harus serius karena ancaman lebih besar, risiko lebih besar,” jelas dia. (Z-11)
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
Pemisahan itu tidak menjadi solusi jika elite partai politik masih dominan dalam menentukan aktor politik yang belaga dalam kontestasi pemilu,
SEORANG anggota Polri berinisial Bripda LO ditangkap karena menjual amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ia bertugas di Polres Lanny Jaya, Papua Pegunungan,
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pihak yang paling mengetahui kasus serangan itu adalah jajaran TNI dan Polri yang bertugas di daerah tersebut.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Komnas HAM RI mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh sedikitnya 11 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved