Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MAYORITAS politisi yang ada di pemerintahan dan parlemen memiliki latar belakang bisnis atau pengusaha. Dengan latar belakang itu, Dosen dari Universitas Paramadina Joko Arizal menyebut banyak partai politik (parpol) hari ini tidak lagi mewakili kepentingan dan kehendak rakyat, melainkan kepentingan pribadi dan bisnisnya saja.
Dari berbagai macam riset yang ada, Joko mengungkapkan bahwa 50 persen lebih kabinet di pemerintahan Joko Widodo adalah business politician atau politisi pengusaha. Begitu pula di parlemen, Joko meyakini ada 50 persen lebih anggota DPR yang juga berlatar belakang bisnis.
“Dengan dominannya sisi aktor politik dari bisnis politisi, maka kita bayangkan bagaimana produk legislasi kita di parlemen? Bagaimana kebijakan yang terlahir di pemerintah? Tentu cenderung mengikuti kepentingan mereka. Pemikiran canggih dari Bung Hatta, Bung Karno, sulit terserap ke dalam, karena tidak cukup power,” ujar Joko dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 9: Agama, Dasar Negara dan Karakter Bangsa, Selasa (30/4).
Baca juga : Perempuan di Parlemen: Kunci Terwujudnya Kebijakan Pro Perempuan
Joko menilai harapan dan cita-cita dari para pendiri bangsa tidak akan pernah terwujud apabila struktur kekuasaan yang ada hari ini tidak mengindahkan apa yang menjadi kehendak dan kepentingan rakyat.
“Karena sebuah gagasan seberapa canggih pun, kalau tidak ditopang oleh kekuatan politik dan ekonomi, maka dia hanya berhenti sebagai ruang percakapan. Tidak akan bisa tumbuh dalam kebijakan negara,” terang Joko.
Meski begitu, ia berharap anak muda hari ini yang diharapkan bisa menjadi penerus bangsa dapat mengubah sistem politik yang ada dengan menjadikan politik sebagai medan perjuangan.
“Karena itu politik harus kita maknai sebagai medan perjuangan. Tidak bisa sebatas merebut kursi di parlemen. Tetapi itu bagian dari proses penyadaran publik, bagian dari pendidikan politik kalau kata Bung Hatta,” ucap dia.
“Bagaimana kita bisa mengimbangi kekuatan politik yang tidak berpihak pada kehendak rakyat. Jauh dari nilai yang diinginkan dari para founding father kita,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved