Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MAYORITAS politisi yang ada di pemerintahan dan parlemen memiliki latar belakang bisnis atau pengusaha. Dengan latar belakang itu, Dosen dari Universitas Paramadina Joko Arizal menyebut banyak partai politik (parpol) hari ini tidak lagi mewakili kepentingan dan kehendak rakyat, melainkan kepentingan pribadi dan bisnisnya saja.
Dari berbagai macam riset yang ada, Joko mengungkapkan bahwa 50 persen lebih kabinet di pemerintahan Joko Widodo adalah business politician atau politisi pengusaha. Begitu pula di parlemen, Joko meyakini ada 50 persen lebih anggota DPR yang juga berlatar belakang bisnis.
“Dengan dominannya sisi aktor politik dari bisnis politisi, maka kita bayangkan bagaimana produk legislasi kita di parlemen? Bagaimana kebijakan yang terlahir di pemerintah? Tentu cenderung mengikuti kepentingan mereka. Pemikiran canggih dari Bung Hatta, Bung Karno, sulit terserap ke dalam, karena tidak cukup power,” ujar Joko dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 9: Agama, Dasar Negara dan Karakter Bangsa, Selasa (30/4).
Baca juga : Perempuan di Parlemen: Kunci Terwujudnya Kebijakan Pro Perempuan
Joko menilai harapan dan cita-cita dari para pendiri bangsa tidak akan pernah terwujud apabila struktur kekuasaan yang ada hari ini tidak mengindahkan apa yang menjadi kehendak dan kepentingan rakyat.
“Karena sebuah gagasan seberapa canggih pun, kalau tidak ditopang oleh kekuatan politik dan ekonomi, maka dia hanya berhenti sebagai ruang percakapan. Tidak akan bisa tumbuh dalam kebijakan negara,” terang Joko.
Meski begitu, ia berharap anak muda hari ini yang diharapkan bisa menjadi penerus bangsa dapat mengubah sistem politik yang ada dengan menjadikan politik sebagai medan perjuangan.
“Karena itu politik harus kita maknai sebagai medan perjuangan. Tidak bisa sebatas merebut kursi di parlemen. Tetapi itu bagian dari proses penyadaran publik, bagian dari pendidikan politik kalau kata Bung Hatta,” ucap dia.
“Bagaimana kita bisa mengimbangi kekuatan politik yang tidak berpihak pada kehendak rakyat. Jauh dari nilai yang diinginkan dari para founding father kita,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
PPP disebut sulit “reborn“ atau kembali ke parlemen setelah sebelumnya gagal karena tidak lolos parliamentary threshold.
PENCERAMAH Ustaz Das’ad Latif mendoakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa lolos parlemen pada pemilu mendatang.
Polisi menyebut pelaku, Vance Luther Boelter, 57, masih buron dan diyakini menyamar sebagai aparat kepolisian saat melakukan aksinya.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved