Kasus Korupsi Timah, Kejagung Usut 2 Inspektur Tambang

Prabowo Kembali Singgung Korupsi, Kejagung Langsung Bidik Eks Pejabat BUMN

Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.

Kasus Chromebook, Pakar Sebut Kejaksaan Harus Bongkar Siasat Regulatory Capture

Strategi Kejaksaan menelusuri fenomena regulatory capture atau penyanderaan kebijakan oleh kepentingan vendor sangat krusial dalam kasus ini.

Survei Indikator Politik: Perhatian Publik pada Kasus Chromebook Meningkat

HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Publik Apresiasi Kejagung Tampilkan Bukti Uang Hasil Sitaan Rp6,6 T

Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.

Survei Indikator: Kejaksaan Agung jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya, Rekor dalam 2 Tahun

Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.

Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim di Kasus Chromebook

Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.

Bahlil Tegaskan Perpanjangan IUPK Harus Penuhi Syarat dan Cadangan Cukup

Kementerian ESDM menetapkan aturan perpanjangan IUPK 2024 yang mewajibkan ketersediaan cadangan tambang serta pemenuhan enam kriteria penting sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2024.

PDIP Minta Pemerintah Konsisten soal Tambang Raja Ampat

WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat

Usai Pencabutan IUP, Saatnya Majukan Pariwisata Raja Ampat

Adanya aktivitas pertambangan di pulau kecil di Raja Ampat, berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.

4 Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, DPR: Momentum Benahi Tata Kelola Lingkungan

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang nikel Raja Ampat.

Pengamat: Langkah Pencabutan 4 IUP Tambang Nikel Raja Ampat Masih Menyisakan Pertanyaan

PENGAMAT kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengomentari keputusan pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.

APNI: Pemerintah Harus Ciptakan Ekosistem Regulasi yang Sinkron terkait Usaha Tambang

ASOSIASI Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus menjadi momentum perbaikan koordinasi antar lembaga pemerintah.

Secarik Kertas, Pesan buat Ibu Pertiwi: Refleksi atas Kepergian YBR di Ngada NTT

Koperasi Waralaba

Reformasi Peradilan dan Krisis Integritas

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia