Kasus Korupsi Timah, Kejagung Usut 2 Inspektur Tambang

Pengadilan Jadi Benteng Terakhir Pencari Keadilan Dapatkan Kepastian Hukum

Berdasarkan asas Lex Favor Reo, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka aturan yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Kejaksaan Agung Tegaskan Kasus Alex Noerdin Gugur Demi Hukum Setelah Meninggal

Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.

Anggota Komisi III DPR Desak Penegak Hukum Kejar Aktor Intelektual di Kasus Kapal Sea Dragon

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.

Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Bottom Price dan Perhitungan Kerugian Negara dalam Pledoi Korupsi Minyak

Terdakwa Riva Siahaan mempertanyakan penggunaan bottom price dan metodologi perhitungan kerugian negara dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Kasus Korupsi Ekspor CPO, Kejagung Periksa 30 Saksi dan Tetapkan 11 Tersangka

Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.

3 Terdakwa Perintangan Penyidikan Korupsi Dituntut 8-10 Tahun Penjara

Tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penegakan hukum terkait tiga perkara korupsi dituntut hukuman penjara antara 8 hingga 10 tahun.

Bahlil Tegaskan Perpanjangan IUPK Harus Penuhi Syarat dan Cadangan Cukup

Kementerian ESDM menetapkan aturan perpanjangan IUPK 2024 yang mewajibkan ketersediaan cadangan tambang serta pemenuhan enam kriteria penting sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2024.

PDIP Minta Pemerintah Konsisten soal Tambang Raja Ampat

WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat

Usai Pencabutan IUP, Saatnya Majukan Pariwisata Raja Ampat

Adanya aktivitas pertambangan di pulau kecil di Raja Ampat, berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.

4 Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, DPR: Momentum Benahi Tata Kelola Lingkungan

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang nikel Raja Ampat.

Pengamat: Langkah Pencabutan 4 IUP Tambang Nikel Raja Ampat Masih Menyisakan Pertanyaan

PENGAMAT kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengomentari keputusan pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.

APNI: Pemerintah Harus Ciptakan Ekosistem Regulasi yang Sinkron terkait Usaha Tambang

ASOSIASI Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus menjadi momentum perbaikan koordinasi antar lembaga pemerintah.

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia