Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KESIAPAN menghadapi potensi kemacetan saat mudik harus menjadi perhatian masyarakat dan aparat pemerintah untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di masa mudik Lebaran.
"Potensi pergerakan masyarakat yang hampir serentak ke kampung halaman harus benar-benar diantisipasi dengan tepat oleh pemerintah dan masyarakat, agar dampak yang terjadi dapat diatasi dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/4).
Pemerintah memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 5 - 7 April 2024 dan arus balik pada 14 - 15 April 2024.
Baca juga : Komisi V DPR: 15 Tahun Macet Cikampek Gak Selesai-Selesai
Catatan Kepolisian, tantangan yang muncul pada masa mudik 2024 adalah melonjak drastisnya perkiraan jumlah pemudik hingga mencapai 193,6 juta orang.
Berdasarkan catatan yang sama tingginya jumlah pemudik berpotensi menimbulkan efek domino seperti kemacetan panjang dan kecelakaan lalu lintas.
Menurut Lestari, berdasarkan pengalaman arus mudik tahun-tahun sebelumnya, tanpa pengelolaan yang baik, kemacetan yang parah akan berdampak pada kelelahan para pemudik hingga kematian.
Baca juga : Jasa Marga Berlakukan One Way dari Tol Japek sampai GT Kalikangkung
Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari,
untuk mengantisipasi kemacetan dan ancaman kecelakaan, kesiapan kendaraan dan kesehatan para pemudik harus dipastikan prima.
Karena, ujar Rerie, di tengah pergerakan jutaan orang yang hampir bersamaan bila ada kendala pada kendaraan atau pemudik yang sakit, akan berdampak pada para pemudik lainnya.
Sejumlah langkah antisipasi, tambah Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus dilakukan seperti ketersediaan posko kesehatan dan layanan bengkel kendaraan di sejumlah titik rawan di jalur mudik
Baca juga : Pemkab Karawang Siagakan 50 Puskesmas untuk Layani Pemudik
Selain itu, ujar Rerie, kesehatan para pengemudi transportasi umum dan kendaraan yang dipakai juga harus dipastikan kelayakannya dalam melayani para pemudik.
Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, bila para pemudik dipastikan sehat dan alat transportasi yang dipakai dalam kondisi prima, serta infrastruktur memadai, kekhawatiran terjadi kemacetan akan berkurang.
Tidak kalah penting, tambah Rerie, sosialisasi masif terkait kondisi terkini setiap jalur mudik, sehingga bila ada potensi hambatan upaya antisipasi dapat dilakukan para pemudik dengan segera.
Rerie sangat berharap aparat keamanan dan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat mengelola arus mudik dengan baik, sehingga para pemudik dapat menikmati keamanan dan kenyamanan selama bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman.
Pada periode Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 2025, puncak arus mudik terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 dengan 50.576 penumpang dan 324 penerbangan.
Angka ini merupakan akumulasi dari ruas operasional yang terpantau sejak 21 Maret hingga 10 April 2025 serta ruas fungsional yang beroperasi mulai 24 Maret hingga 10 April 2025.
PT Jasa Marga Tbk menutup operasi Satuan Tugas (Satgas) Jasa Marga Siaga Operasional Idul Fitri 1446 H/2025 yang memastikan kelancaran arus mudik dan balik.
WAKIL Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman didampingi Wakil Bupati Donggala Taufik M Burhan, melepas ratusan santri usai libur Lebaran.
Dalam laporan terbarunya, kepolisian mencatat terjadi penurunan signifikan sebesar 30% selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
DEPUTI Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Brigjen Asep Jenal Ahmadi, mengatakan lalu lintas arus mudik hingga arus balik mengalami penurunan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved