Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Penetapan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024 diperkirakan akan rampung pada Selasa (19/3). Pasalnya, dua Provinsi, yakni Jawa Barat dan Papua Barat Daya akan digelar penghitungannya, Senin (18/3).
Kemudian, tiga provinsi lainnya, Papua, Papua Pegunungan dan Maluku akan diadakan penghitungan nasionalnya, Selasa (19/3).
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai jika semua dugaan kecurangan tidak terklarifikasi dengan baik saat rekapitulasi, legitimasi pemilu jadi soal yang tak kunjung usai.
Baca juga : Perludem: Menutup Sirekap bukan Solusi Atasi Kekacauan Pemilu
“Ya pasti kalau semua dugaan kecurangan itu tidak terklarifikasi dengan baik, tentu legitimasi pemilu akan terus menerus dipersoalkan,” tegas Fadli kepada Media Indonesia, Selasa (19/3).
“Apalagi kita berada di dalam kondisi di mana lembaga pengawas dan lembaga penegakan hukum, termasuk penjaga etik juga jadi bagian dari masalah,” tambahnya.
Fadli mengingatkan agar para hakim yang akan memimpin jalannya sengketa harus betul-betul independen.
Fadli menegaskan jangan sampai ada intervensi dari siapapun termasuk dari penguasa.
Hal ini menjadi pertaruhan terakhir di tengah-krisis kepercayaan terhadap MK. Kini, waktunya momen utk mengembalikan kredebilitas dan integritas MK pasca putusan yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. (Z-3)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved