Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KARUT marut penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat ini membuka peluang bagi Komisi II DPR memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Komisi II bisa memanggil penyelenggara pemilu untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemilu yang dianggap kalau memang jajaran terjadi carut marut dan lain sebagainya," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, Selasa (12/3).
Guspardi mengatakan di Komisi II DPR juga diisi berbagai fraksi yang dapat mewakili dan menyuarakan adanya kejanggalan pada proses kontestasi. Forum itu juga termasuk jadi ruang mengevaluasi pelaksanaan pemilu.
Baca juga : DPR Jangan Sia-siakan Kesempatan Hak Angket
"Kalau memang ada ruang yang diberikan oleh undang-undang kepada DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu, bagaimana ke depan lebih baik lagi tentu kenapa tidak ini saja yang kita pergunakan," ucap Guspardi.
Sejumlah persoalan tak kunjung usai melanda KPU. Teranyar terkait kekisruhan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).
Sirekap sejatinya digunakan sebagai alat bantu dalam mempublikasikan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu 2024 agar dipantau masyarakat dan transparan. (Z-3)
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved