Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
KARUT marut penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat ini membuka peluang bagi Komisi II DPR memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Komisi II bisa memanggil penyelenggara pemilu untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemilu yang dianggap kalau memang jajaran terjadi carut marut dan lain sebagainya," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, Selasa (12/3).
Guspardi mengatakan di Komisi II DPR juga diisi berbagai fraksi yang dapat mewakili dan menyuarakan adanya kejanggalan pada proses kontestasi. Forum itu juga termasuk jadi ruang mengevaluasi pelaksanaan pemilu.
Baca juga : DPR Jangan Sia-siakan Kesempatan Hak Angket
"Kalau memang ada ruang yang diberikan oleh undang-undang kepada DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu, bagaimana ke depan lebih baik lagi tentu kenapa tidak ini saja yang kita pergunakan," ucap Guspardi.
Sejumlah persoalan tak kunjung usai melanda KPU. Teranyar terkait kekisruhan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).
Sirekap sejatinya digunakan sebagai alat bantu dalam mempublikasikan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu 2024 agar dipantau masyarakat dan transparan. (Z-3)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved