Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KARUT marut penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat ini membuka peluang bagi Komisi II DPR memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Komisi II bisa memanggil penyelenggara pemilu untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemilu yang dianggap kalau memang jajaran terjadi carut marut dan lain sebagainya," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, Selasa (12/3).
Guspardi mengatakan di Komisi II DPR juga diisi berbagai fraksi yang dapat mewakili dan menyuarakan adanya kejanggalan pada proses kontestasi. Forum itu juga termasuk jadi ruang mengevaluasi pelaksanaan pemilu.
Baca juga : DPR Jangan Sia-siakan Kesempatan Hak Angket
"Kalau memang ada ruang yang diberikan oleh undang-undang kepada DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu, bagaimana ke depan lebih baik lagi tentu kenapa tidak ini saja yang kita pergunakan," ucap Guspardi.
Sejumlah persoalan tak kunjung usai melanda KPU. Teranyar terkait kekisruhan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).
Sirekap sejatinya digunakan sebagai alat bantu dalam mempublikasikan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu 2024 agar dipantau masyarakat dan transparan. (Z-3)
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved