Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2022 Arief Budiman ikut mengomentari soal polemik diagram perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang ditutup KPU. Arief berharap diagram itu kembali ditampilkan.
"Jadi, mudah-mudahan diagram batang, diagram lingkaran itu segera ditampilkan kembali," kata Arief dalam webinar bertema Evaluasi Pemilu Serentak 2024: Jujur dan adil? pada Sabtu (9/3).
Arief mulanya membahas soal rekapitulasi berjenjang dan Sirekap yang banyak catatan dari berbagai pihak. Dia berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan.
Baca juga : Transparansi dan Akuntabilitas KPU Dipertanyakan
"Tapi, satu yang saya sampaikan ke teman-teman KPU transparansi harus tetap dijaga, harus tetap ditampilkan," ujar Arief.
Menurut Arief, Sirekap pada 2014 dan 2019 dinamai Situng atau Sistem Informasi Penghitungan. Maka, yang ditampilkan adalah hasil-hasil penghitungan. Arief menyebut hasil penghitungan itu hanya di tempat pemungutan suara (TPS).
"Formulir C-Plano dulu namanya, formulir C1-Plano. Kalau sekarang namanya formulir C-Hasil. Nah, setelah 2014 dan 2019 maka kita berpikir lho publik juga harus diberi data rekapannya supaya gampang mereka melihat hasil pemilu," ungkap Arief.
Baca juga : Demokrasi Terancam Jatuh ke Tirani
Dia menceritakan Situng pada 2019 yang rekapannya diinput secara manual itu juga sempat dikritik banyak orang. Sebab, ada kesalahan input. Walau, kata Arief, dalam catatannya dari 800 ribu lebih TPS itu, kesalahan input banyak terjadi di 369 TPS dan sudah diperbaiki.
"Tahun 2020 kenapa kita sebut Sirekap. Karena hasil foto di TPS itu langsung direkap secara elektronik dan langsung bisa dilihat oleh publik hasil rekapitulasi nya," terang dia.
Kemudian, Pemilu 2024 menggunakan Sirekap melanjutkan apa yang telah dikerjakan Tahun 2020. Arief menekankan Sirekap itu bukan barang baru. Maka itu, kata dia, seharusnya Sirekap Tahun 2024 ini bisa menyempurnakan apa yang pernah dikerjakan Tahun 2020.
"Karena namanya Sirekap sistem informasi rekapitulasi maka menurut saya tampilan hasil rekapitulasi itu lah tujuannya direkap sudah bergerak menjadi Situng menjadi Sirekap," jelas eks Ketua KPU yang kini menjadi komisaris di anak perusahaan PT PLN (Persero) yaitu PT Indonesia Power itu. (Medcom/Z-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved