Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SUARA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus melonjak dalam kanal hasil pileg yang tertera di Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fenomena itu dinilai tidak wajar karena bertolak belakang dengan hasil quick count.
“Ya kalau kita lihat dari hasil quick count ya enggak normal gitu, quick count 2,8 persen, mestinya kalau murni kan satu persen margin error-nya,” kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Sabtu (2/3).
Karena ketidakwajaran lonjakan suara PSI kini beredar kabar adanya operasi pengambilan suara partai untuk dialihkan ke PSI dalam pileg. Ujang menilai isu itu mulai masuk akal saat ini.
Baca juga : Ini Penjelasan KPU soal Kenaikan Suara PSI di Sirekap
“Inilah kita harus menilai dengan objektif, ya kalau menurut hemat saya ya, jangan-jangan dugaan-dugaan tuduhan itu benar, jangan-jangan,” ucap Ujang.
Ujang juga mengaku tidak kaget jika ada karpet merah untuk PSI dalam pileg. Sebab, kata dia, kecurangan dalam pemilihan anggota legislatif itu marak terjadi.
“Ini memang sulit pembuktiannya, tapi, bisa saja terjadi di pemilu kita. Karena pemilu kita kan memang dari dulu kalau urusan pileg sangat masif curangnya di semua partai,” ujar Ujang.
Baca juga : Rekapitulasi Terus Undang Protes
PSI mendapatkan suara sebesar 2.402.268 dalam Pileg 2024. Data itu didapatkan dari hasil penghitungan sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam data tersebut, PSI kini mendapatkan 3.13 persen dalam periode hitungan pada Sabtu, 2 Maret 2024, pukul 15.00 WIB. Suara PSI kini bersaing dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
PPP mendapatkan suara sebesar 3.042.928. Persentase dalam Sirekap KPU untuk partai itu yakni 3,97 persen.
Progres penghitungan saat ini sudah mencapai 541.324 dari total 823.236 tempat pemungutan suara. Persentase untuk PSI diketahui terus meningkat.
PSI bisa masuk parlemen jika suara mereka terus menerus naik. Terbilang, ambang batas suara kini empat persen jika sebuah partai ingin mendapatkan fraksi di DPR. (Z-8)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved