Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DIREKTORAT Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur sebagai tersangka atas kasus dugaan manipulasi data pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bakal menindaklanjuti penetapan status tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Dengan ditetapkan status tersangka, maka proses selanjutnya KPU akan melakukan langkah untuk meneruskan ke DKPP," kata anggota KPU RI Mochamad Afifuddin, Kamis (29/2).
Afif juga menjelaskan, proses di DKPP akan menjadi mekanisme pemberhentian terhadap tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur. Namun, mereka harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu.
Baca juga : KPU Skors Rekapitulasi Tingkat Nasional Karena Sidang di DKPP
"Mekanisme pemberhentian tetap dapat didasarkan pada hasil pemeriksaan DKPP terhadap status PPLN yang menjadi tersangka," terangnya.
KPU sendiri sebelumnya telah menonaktifkan tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur. Pemberhentian itu mengakibatkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur khusus untuk metode pos dan kotak suara keliling.
Dittipidum Bareskrim Polri diketahui telah menetapkan tujuh anggota PPLN sebagai tersangka terkait dugaan penambahan jumlah pemilih. Penetapan tersangka itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro lewat gelar perkara pada Rabu (28/2).
Menurutnya, para tersangka diduga dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih usai ditetapkannya daftar pemilih tetap (DPT). Adapun sangkaan pasalnya adalah Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. (Z-8)
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan selama hampir 13 tahun DKPP berdiri, pihaknya selalu menerima aduan yang masuk.
Aduan Masyarakat Sipil terkait pelanggaran kode etik penggunaan jet pribadi oleh KPU RI dinyatakan belum memenuhi syarat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi.
Hasil cost appraisal yang dilakukan koalisi masyarakat sipil, penyewaan private jet seharusnya tidak mencapai Rp45 miliar sebagaimana klaim KPU RI.
DKPP diminta memecat seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tuntutan itu tertuang dalam aduan koalisi terkait penyewaan jet pribadi
Asia Tenggara masih menjadi tujuan favorit wisatawan Indonesia, dengan Kuala Lumpur dan Bangkok sebagai dua kota internasional yang paling sering dipesan.
Empat anak Indonesia yang mengenakan pakaian adat menyambutnya dengan penuh semangat seraya mengucapkan selamat datang kepada Presiden di Kuala Lumpur.
Dia berharap aktivitas bisnis di Jakarta harus bertaraf internasional agar IKG bisa tercapai. Kedua, kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh dalam penghitungan IKG.
Di dalam Rumah Tangsi, Presiden Prabowo disuguhkan sejumlah karya seni dari seniman Malaysia yang menggambarkan hubungan kebudayaan dan sejarah Malaysia.
Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan.
Persembahan seni kolaborasi antar kelas dan antarjenjang menyampaikan pesan persatuan dalam keberagaman budaya Indonesia yang penuh warna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved