Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK hampir 60 persen responden Indikator Politik Indonesia menilai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan natural. Mereka yakin tidak ada cawe-cawe pemerintah.
"59,8 persen responden menilai pemilu 14 Februari 2024 bebas dari intervensi pemerintah," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo dalam rilis survei secara virtual, Rabu, (28/2).
Hendro memerinci 41,2 persen responden menjawab cukup percaya pemilu bebas intervensi. Kemudian 18,6 persen responden menjawab sangat percaya pemilu bebas intervensi.
Baca juga : Survei: Kondisi Ekonomi Nasional Lebih Buruk Usai Pemilu
"Sedangkan yang tidak percaya cukup besar dengan 34,8 persen," ujar dia.
Hendro menyebut angka itu terdiri dari 27,4 persen responden menjawab kurang percaya pemilu bebas intervensi pemerintah. Sementara yang menjawab tidak percaya sama sekali pemilu bebas intervensi pemerintah 7,4 persen.
"5,4 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab," papar dia.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 18 Februari hingga 21 Februari 2024. Responden survei mencapai 1.227 orang yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD) dan wawancara melalui telepon. Margin of error sekitar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Z-8)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved