Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat responden penerima bantuan sosial (bansos) mayoritas memilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Totalnya mencapai 69,3 persen.
Awalnya LSI mencatat sebanyak 24 persen responden menerima bansos dalam beberapa bulan terakhir. Lalu, 74,4 persen responden mengaku tidak mendapat bansos.
"Kalangan yang menerima bansos, yang 24 persen tadi, 69 persen mendukung 02," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam Rilis Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024, Minggu (25/2)
Baca juga : Survei Indikator: 5,68% belum Tentukan Capres Cenderung Pilih Anies-Muhaimin
Sementara terdapat masyarakat tak mendapat bansos tetapi tetap memilih Prabowo-Gibran. Jumlahnya 54 persen.
"Di kalangan tidak menerima bansos juga dukungannya mayoritas di pemilih 02, 54 persen, tapi dukungannya lebih rendah," ujar Djayadi.
Pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendapat bansos tetapi memilih pasangan nomor urut 1 tersebut sebanyak 17,6 persen. Lalu, mereka yang memilih Anies-Muhaimin tetapi tak mendapatkan bansos sebanyak 28,2 persen.
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
Pemilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mendapat bansos dan tetap memilih pasangan tersebut 13,1 persen. Sedangkan, publik yang memilih Ganjar-Mahfud tetapi tidak mendapat bansos sejumlah 17,8 persen.
LSI melakukan jajak pendapat pada 19-21 Februari 2024. Survei dilakukan terhadap 1.211 responden.
Pemilihan responden dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD) atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error dari survei ini lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (MGN/Z-5)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pemerintah kembali menyalurkan BLT Kesra 2025 senilai Rp900 bagi masyarakat berpenghasilan rendan (MBR) dan rentan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved