Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat responden penerima bantuan sosial (bansos) mayoritas memilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Totalnya mencapai 69,3 persen.
Awalnya LSI mencatat sebanyak 24 persen responden menerima bansos dalam beberapa bulan terakhir. Lalu, 74,4 persen responden mengaku tidak mendapat bansos.
"Kalangan yang menerima bansos, yang 24 persen tadi, 69 persen mendukung 02," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam Rilis Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024, Minggu (25/2)
Baca juga : Survei Indikator: 5,68% belum Tentukan Capres Cenderung Pilih Anies-Muhaimin
Sementara terdapat masyarakat tak mendapat bansos tetapi tetap memilih Prabowo-Gibran. Jumlahnya 54 persen.
"Di kalangan tidak menerima bansos juga dukungannya mayoritas di pemilih 02, 54 persen, tapi dukungannya lebih rendah," ujar Djayadi.
Pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendapat bansos tetapi memilih pasangan nomor urut 1 tersebut sebanyak 17,6 persen. Lalu, mereka yang memilih Anies-Muhaimin tetapi tak mendapatkan bansos sebanyak 28,2 persen.
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
Pemilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mendapat bansos dan tetap memilih pasangan tersebut 13,1 persen. Sedangkan, publik yang memilih Ganjar-Mahfud tetapi tidak mendapat bansos sejumlah 17,8 persen.
LSI melakukan jajak pendapat pada 19-21 Februari 2024. Survei dilakukan terhadap 1.211 responden.
Pemilihan responden dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD) atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error dari survei ini lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (MGN/Z-5)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved