Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons informasi terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming pelesiran dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Surabaya, Jawa Timur, dengan fasilitas mewah. Lembaga Antirasuah meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bertindak tegas.
"Dari informasi yang beredar di masyarakat terkait terpidana korupsi Mardani Maming yang melakukan aktivitas di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), KPK berharap hal itu segera ditindaklanjuti oleh Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham sebagai pihak yang punya kewenangan," kata juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (20/2).
Ali menjelaskan aktivitas warga binaan di luar lapas harus seizin petugas lapas. Sehingga, harus memenuhi ketentuan di antaranya untuk kebutuhan proses hukum, pemeriksaan kesehatan, atau alasan penting lainnya.
"Sebagai warga binaan tentunya juga harus taat dan patuh terhadap ketentuan dan prosedur di lapas, sebagai bagian dari proses pembinaan sekaligus efek jera atas perbuatan yang telah dilakukannya. Terlebih tindak pidana korupsi merupakan salah satu extra ordinary crime," tegas Ali.
Di samping itu, Ali mengatakan kajian yang dilakukan KPK, menemukan tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan lapas. KPK juga pernah melakukan kegiatan tangkap tangan suap di Lapas Sukamiskin.
Bahkan, pegawai di Rutan Cabang KPK ditemukan terlibat kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau gratifikasi. Lembaga Antirasuah memastikan tak akan tinggal diam jika menemukan kejanggalan.
Dia menekankan tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan rutan sharusnya menjadi perhatian Ditjen PAS Kemenkumham untuk melakukan perbaikan tata kelolanya. Dengan begitu, celah-celah terjadinya korupsi bisa ditutup.
"Dalam kesempatan ini, KPK kembali mengajak masyarakat jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat melaporkan aduannya kepada KPK," ujar Ali.
Mardani Maming diduga pelesiran dengan fasiltas mewah saat meninggalkan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju ke Surabaya, Jawa Timur.
Bahkan, Mardani diduga dijemput mobil Alphard dengan pelat nomor DA 66 RR dengan tangan tidak diborgol. Koordinator Humas Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM, Edward Pagar Alam, menjelaskan keberadaan Mardani di Banjarmasin untuk menghadiri sidang peninjauan kembali (PK).
“Berdasarkan Informasi dari Lapas Klas I Sukamiskin, yang bersangkutan secara resmi menghadiri sidang PK (Peninjauan Kembali) di PN Banjarmasin,” ucap Edward, Jakarta.
Edward mengklaim, dalam perjalanan untuk menghadiri sidang PK, itu Mardani mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan petugas lapas. Namun, Edward tidak menjelaskan alasan Mardani bisa pelesiran ke Surabaya pada hari yang sama.
“Dengan pengawalan dari petugas Kepolisian dan petugas lapas," ujar Edward. (Medcom.id/Nov)
KPK tahan Gus Alex terkait korupsi kuota haji. Meski membantah perintah Yaqut Cholil Qoumas, KPK sebut Gus Alex adalah representasi menteri dalam pengumpulan uang.
KPK resmi menahan eks Stafsus Menag Gus Alex terkait korupsi kuota haji. Simak detail penyimpangan kuota 50% yang merugikan jemaah reguler di sini.
KPK resmi menahan Gus Alex, mantan Stafsus Menag, terkait korupsi kuota haji yang merugikan negara Rp622 miliar. Simak kronologi lengkapnya di sini.
Baru sebulan dipakai, proyek jalan Inpres senilai Rp18,3 miliar di Nagekeo NTT rusak parah. Warga menduga pengerjaan asal jadi dan minta KPK turun tangan.
KPK memeriksa Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, tersangka terakhir kasus korupsi kuota haji Kemenag yang belum ditahan. Cek selengkapnya di sini.
Eks Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved