Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kesiapannya dalam mengantisipasi potensi kerusuhan pasca pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Beliau menyadari bahwa kerusuhan bisa terjadi apabila pendukung pasangan calon (paslon) capres-cawapres tidak menerima hasil pemungutan suara.
"Pasca pencoblosan, tentu ada potensi ketidakpuasan terhadap hasil atau sebaliknya. Oleh karena itu, kami melakukan antisipasi terhadap kemungkinan tersebut," ujar Kapolri di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Rabu (14/2).
Kapolri berharap bahwa masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemungutan suara akan menggunakan jalur hukum yang telah disediakan, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Listyo menegaskan bahwa ketiga institusi tersebut dapat digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan protes atas hasil yang tidak sesuai harapan.
Baca juga : Jusuf Kalla Apresiasi Polri Gercep Tangkap Pengancam Anies
"Sementara itu, kami mengimbau agar masyarakat menggunakan jalur-jalur yang benar dalam menyampaikan ketidakpuasan mereka," tambah Listyo.
Meskipun demikian, Kapolri memastikan bahwa TNI-Polri siap untuk mengamankan masyarakat jika terjadi tindakan yang melanggar aturan. Hal ini sebagai upaya pencegahan agar kejadian kerusuhan pada Pemilu 2019 tidak terulang.
"Sekali lagi, kami siap menghadapi berbagai kemungkinan apabila terjadi tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kepentingan masyarakat," tegas jenderal bintang empat itu. (Z-10)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sebanyak 88.365 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Nantinya personel tersebut akan disebar di seluruh TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah melakukan pengawasan dan antisipasi akan lonjakan Covid-19 di Singapura.
Menhub Budi Karya Sumadi meminta PT KAI mengantisipasi titik longsor saat mudik lebaran 2024.
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah mengantisipasi ruas-ruas jalan yang tergenang banjir, jelang mudik Lebaran 2024.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat (Rerie), mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran.
Anggota Komisi V Muhammad Fauzi meminta Pemerintah mengantisipasi berbagai masalah selama mudik mengingat tradisi tersebut sudah berlangsung dari tahun ke tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved