Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kesiapannya dalam mengantisipasi potensi kerusuhan pasca pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Beliau menyadari bahwa kerusuhan bisa terjadi apabila pendukung pasangan calon (paslon) capres-cawapres tidak menerima hasil pemungutan suara.
"Pasca pencoblosan, tentu ada potensi ketidakpuasan terhadap hasil atau sebaliknya. Oleh karena itu, kami melakukan antisipasi terhadap kemungkinan tersebut," ujar Kapolri di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Rabu (14/2).
Kapolri berharap bahwa masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemungutan suara akan menggunakan jalur hukum yang telah disediakan, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Listyo menegaskan bahwa ketiga institusi tersebut dapat digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan protes atas hasil yang tidak sesuai harapan.
Baca juga : Jusuf Kalla Apresiasi Polri Gercep Tangkap Pengancam Anies
"Sementara itu, kami mengimbau agar masyarakat menggunakan jalur-jalur yang benar dalam menyampaikan ketidakpuasan mereka," tambah Listyo.
Meskipun demikian, Kapolri memastikan bahwa TNI-Polri siap untuk mengamankan masyarakat jika terjadi tindakan yang melanggar aturan. Hal ini sebagai upaya pencegahan agar kejadian kerusuhan pada Pemilu 2019 tidak terulang.
"Sekali lagi, kami siap menghadapi berbagai kemungkinan apabila terjadi tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kepentingan masyarakat," tegas jenderal bintang empat itu. (Z-10)
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Sebanyak 88.365 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Nantinya personel tersebut akan disebar di seluruh TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah melakukan pengawasan dan antisipasi akan lonjakan Covid-19 di Singapura.
Menhub Budi Karya Sumadi meminta PT KAI mengantisipasi titik longsor saat mudik lebaran 2024.
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah mengantisipasi ruas-ruas jalan yang tergenang banjir, jelang mudik Lebaran 2024.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat (Rerie), mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran.
Anggota Komisi V Muhammad Fauzi meminta Pemerintah mengantisipasi berbagai masalah selama mudik mengingat tradisi tersebut sudah berlangsung dari tahun ke tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved