Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengantisipasi adanya potensi protes usai pencoblosan Pemilu 2024. Kapolri mengimbau kepada semua pihak untuk melakukan protes sesuai dengan hukum yang benar.
"Pasca pencoblosan tentunya akan ada potensi yang kemudian bisa menerima terhadap hasil ataupun sebaliknya, sehingga kemudian hal-hal tersebut kita antisipasi. Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar karena ada Bawaslu, KPU, dan MK. Jadi, itu adalah institusi atau badan yang diberikan manakala ada protes hasil yang tidak sesuai yang diharapkan. Itu tentunya imbauan-imbauan kita gunakan jalur yang ada," kata Sigit di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Kapolri mengimbau semua pihak untuk menggunakan proses hukum yang jelas jika ada protes. Di sisi lain, Kapolri juga menegaskan TNI-Polri siap untuk mengamankan jika ada masyarakat yang turun ke jalan untuk melakukan protes usai pencoblosan.
Baca juga : Pencoblosan di Papua Alami Kendala, Pemungutan Suara Ditunda
"Namun demikian, tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun di lapangan, tentunya kita mengimbau gunakan jalur-jalur yang benar namun kita juga tetap ingin menjaga agar potensi-potensi yang kemudian melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi. Pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya.
Kapolri menambahkan, jika masyarakat menemukan adanya dugaan kecurangan, sudah ada wadah yang diberikan untuk menyelesaikan hal tersebut. Ia menegaskan, TNI-Polri siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan.
"Namun demikian TNI-Polri juga siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain, tentunya kami semua dalam posisi harus siap menghadapi segala kemungkinan," tuturnya.
Baca juga : Ungkapan Kapolri Terkait Estafet Kepemimpinan Tuai Polemik
(Z-9)
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
KETIKA sejarawan Amerika Hayden White menyebut narasi bukan cermin fakta, saya kira dia tidak sedang bercanda. Bagi White, narasi sejarah memiliki emplotment.
Trans7 dikecam atas tayangan yang dianggap merendahkan Pesantren Lirboyo. MUI dan masyarakat mengecam keras, meminta tindakan tegas terhadap stasiun televisi.
Para pakar konstitusi mengatakan Nepal dapat menghadapi kekacauan politik yang berkepanjangan kecuali jika pemerintah persatuan nasional dibentuk.
Presiden AS Donald Trump mengerahkan 2.000 pasukan untuk menangani protes yang terus meningkat dampak penggerebekan imigrasi di Los Angeles.
Mahasiswa Harvard menggelar aksi protes menentang kebijakan Trump yang membatalkan kontrak keuangan dan mencabut akreditasi mahasiswa internasional.
PARA pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) mengancam akan menutup akses skybridge pasar Tanah Abang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved