Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengantisipasi adanya potensi protes usai pencoblosan Pemilu 2024. Kapolri mengimbau kepada semua pihak untuk melakukan protes sesuai dengan hukum yang benar.
"Pasca pencoblosan tentunya akan ada potensi yang kemudian bisa menerima terhadap hasil ataupun sebaliknya, sehingga kemudian hal-hal tersebut kita antisipasi. Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar karena ada Bawaslu, KPU, dan MK. Jadi, itu adalah institusi atau badan yang diberikan manakala ada protes hasil yang tidak sesuai yang diharapkan. Itu tentunya imbauan-imbauan kita gunakan jalur yang ada," kata Sigit di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Kapolri mengimbau semua pihak untuk menggunakan proses hukum yang jelas jika ada protes. Di sisi lain, Kapolri juga menegaskan TNI-Polri siap untuk mengamankan jika ada masyarakat yang turun ke jalan untuk melakukan protes usai pencoblosan.
Baca juga : Pencoblosan di Papua Alami Kendala, Pemungutan Suara Ditunda
"Namun demikian, tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun di lapangan, tentunya kita mengimbau gunakan jalur-jalur yang benar namun kita juga tetap ingin menjaga agar potensi-potensi yang kemudian melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi. Pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya.
Kapolri menambahkan, jika masyarakat menemukan adanya dugaan kecurangan, sudah ada wadah yang diberikan untuk menyelesaikan hal tersebut. Ia menegaskan, TNI-Polri siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan.
"Namun demikian TNI-Polri juga siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain, tentunya kami semua dalam posisi harus siap menghadapi segala kemungkinan," tuturnya.
Baca juga : Ungkapan Kapolri Terkait Estafet Kepemimpinan Tuai Polemik
(Z-9)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
KETIKA sejarawan Amerika Hayden White menyebut narasi bukan cermin fakta, saya kira dia tidak sedang bercanda. Bagi White, narasi sejarah memiliki emplotment.
Trans7 dikecam atas tayangan yang dianggap merendahkan Pesantren Lirboyo. MUI dan masyarakat mengecam keras, meminta tindakan tegas terhadap stasiun televisi.
Para pakar konstitusi mengatakan Nepal dapat menghadapi kekacauan politik yang berkepanjangan kecuali jika pemerintah persatuan nasional dibentuk.
Presiden AS Donald Trump mengerahkan 2.000 pasukan untuk menangani protes yang terus meningkat dampak penggerebekan imigrasi di Los Angeles.
Mahasiswa Harvard menggelar aksi protes menentang kebijakan Trump yang membatalkan kontrak keuangan dan mencabut akreditasi mahasiswa internasional.
PARA pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) mengancam akan menutup akses skybridge pasar Tanah Abang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved