Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PERWAKILAN Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Halili Hasan menilai pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi awan kelam bagi demokrasi Indonesia.
“Mencermati data, yang sedang berlangsung lebih dari kecurangan Pemilu, namun sudah masuk dalam kategori kejahatan pemilu,” kata Halili, Senin (12/2).
Halili mengatakan kejahatan itu melibatkan pelaku di seluruh lapis jenjang dan jabatan aparatur negara. Mulai dari presiden hingga kepala desa.
Baca juga : 121 Kasus Penyimpangan Aparat Negara Diungkap Koalisi Masyarakat Sipil
“Penyimpangan tidak hanya melibatkan sumber daya berupa human power atau anggaran, namun juga berupa kebijakan yang dimanipulasi dan disabotase sedemikian rupa,” ujar dia.
Halili menyebut praktik itu bertujuan untuk memenangkan kandidat tertentu. Parahnya, jumlah kasus kecurangan semakin melonjak.
“Pada periode pemantauan awal antara Mei-Oktober 2023 yang hanya 50-an kasus, terjadi lonjakan hampir 300%dalam 3 bulan terakhir,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute itu.
Baca juga : Tokoh Nasional Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Saat Pemungutan hingga Penghitungan Suara
Halili menegaskan apa yang tercatat oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis hanya puncak dari fenomena gunung es. Dia yakin kecurangan dan kejahatan pemilu yang tidak terekam dan tercatat lebih banyak.
“Ini (yang tercatat) sebagian kecil saja dibandingkan dengan keseluruhan yang tidak tampak,” jelas dia. (Z-3)
Baca juga : Bawaslu Dinilai Keteteran
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved