Dikritik Civitas Akademika UGM, UII, hingga UI, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) tak ambil pusing dengan munculnya sejumlah petisi civitas akademika untuk dirinya. Ia menganggap bagian dari hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi," ujar Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024.

Presiden tak melarang adanya petisi. Ia justru mempersilahkan.

Baca juga : Ibarat Bola Salju, Kritik pada Jokowi Diyakini Terus Bermunculan

"Setiap orang boleh berbicara berpendapat," terangnya.

Sebelumnya, Guru besar Universitas Gajah Mada (UGM) mengeluarkan petisi Bulaksumur. Petisi tersebut berisikam kritikan terhadap pemerintahan Jokowi.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, di di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.

Baca juga : Perilaku Presiden Makin Meresahkan, Picu Gelombang Protes

Selain itu, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mendesak Presiden Jokowi menghentikan tindakan melawan hukum. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam Pilpres 2024.

"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden RI, Joko Widodo." kata Rektor UII Prof. Fathul Wahid, Kamis, 1 Februari 2024.

Pernyataan Civitas Akademika UII diberi tema Indonesia Darurat Kenegarawanan. Dalam penilaian UII, jelang pemilihan umum kekuasaan secara terang-terangan digunakan untuk mendukung kepentingan politik kubu tertentu, dengan mengerahkan sumber daya negara.

Baca juga : Ini Respon Jokowi Soal Petisi Bulak Sumur Guru Besar UGM

Kemudian, sejumlah Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan kegelisahannya menyikapi situasi bangsa saat ini. Mereka prihatin tatanan hukum dan demokrasi hancur pada tahun pemilu.

"Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi menumpuk. Kekuasaan membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak jelang pemilu," ujar Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo, Jumat, 2 Februari 2024.

Baca juga : Kubu Anies-Muhaimin Dukung Keprihatinan Civitas Akademika