Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
NILAI Indeks Prestasi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di 34, namun peringkatnya turun menjadi 115 dari 110. Kondisi itu menjadi cambuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan biasa-biasa saja,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (31/1).
Ali menjelaskan penurunan peringkat Indonesia ini bukan hanya urusan KPK. Semua kelompok sampai masyarakat perlu bekerja keras memberantas korupsi di Tanah Air. “Pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret, dan dukungan penuh dari semua elemen,” ujar Ali.
Baca juga : KPK Undang Capres Adu Gagasan Antikorupsi, Anies: Selalu Siap
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan Indonesia saat ini butuh penguatan regulasi baik secara kelembagaan maupun pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Salah satunya yakni pengesahan Undang-Udang Perampasan Aset.
“Komitmen seluruh institusi pemerintah, baik pusat, maupun daerah untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan, dan persepsi positif dari publik sebagai pengguna layanan,” ucap Ali.
Selain itu, peningkatan IPK juga bisa dilakukan dengan menutup celah rawan korupsi berdasarkan data dari Monitoring centre for prevention (MCP) dan survei penilaian integritas (SPI). Seluruh instansi negara diharap tidak menyepelekan data tersebut.
Baca juga : Prabowo Komit Berantas Korupsi
“Pengukuran MCP dan SPI itu bisa menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan akselerasi perbaikan pemberantasan korupsi ke depannya,” tegas Ali.
KPK juga meminta pengusaha menguatkan komitmen pemberantasan korupsi. Terutama, kata Ali, bagi pebisnis yang kerap menjadi partner pemerintah.
Transparency International Indonesia (TII) melakukan survei IPK Indonesia 2023 dengan tema korupsi, demokrasi, dan keadilan sosial. IPK Indonesia pada 2023 mendapat skor 34 atau stagnan dari tahun lalu.
"Artinya kita berada pada kondisi stagnan secara skor. Rangkingnya merosot dari 110 menjadi 115," ucap Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Heru Suyatmiko. (Z-3)
Baca juga : Ketua Sementara KPK Akui Pemberantasan Korupsi di Indonesia tidak Efektif
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah main-main dengan keberadaan mafia di dalam sepak bola Indonesia, apalagi di tubuh PSSI.
KEPALA Seksi (Kasie) Pemberantasan BNN Kabupaten Bogor, Kompol Tatang Arena terus bergerak cepat melakukan pencegahan peredaran narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, pengungkapan kejahatan yang meresahkan masyarakat rutin dilakukan pihaknya dan Polres jajaran.
Pihaknya juga mendukung langkah Pemkot Tangsel yang berkomitmen dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Ditandai dengan mengadakan sosialisasi Kampung Bersinar (bersih narkoba).
Sebagai tuan rumah G-20, bahwa Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat akan isu-isu pelestarian lingkungan.
Rangkaian peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2022 dimulai pada 19 Juni, dengan puncak acara jatuh pada 27 Juni. Kegiatan itu turut mencakup kompetisi tenis meja internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved