Jokowi Harus Hentikan Permainan Politik dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Presiden Joko Widodo diminta menghentikan penyalahgunaan kewenangan untuk berpihak pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam Pilpres 2024. Hal itu dianggap melanggar undang-undang yang seharusnya menjadi acuan menjalankan pemerintahan.

“Jokowi seharusnya menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara dan memastikan netralitasnya dalam kontestasi Pemilu 2024," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).

Gufron menjelaskan aturan tersebut tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Beleid itu menegaskan pejabat dan aparat negara tidak bisa dan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik elektoral.

Baca juga: Cawe-cawe di Pemilu, Jokowi Didesak Mundur Sebagai Presiden

"Penggunaan fasilitas negara untuk tujuan kepentingan politik jelas menyalahi prinsip pemilu yang seharusnya dijalankan secara jujur, adil, bebas, dan demokratis," tegas dia.

Gufron menyebut semua yang terlibat dalam pencalonan dan tim pendukung seharusnya mundur dari jabatan. Sebab, hal itu rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral.

"Alih-alih melakukan koreksi dan memberi sanksi keras dan tegas kepada pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya, presiden malah bersikap seperti itu. Itu bisa mendorong berbagai kecurangan," ucap dia.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Mandek, Jokowi Turun Gunung

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Z-11)