Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SULISTYOWATI Irianto, termasuk salah satu nama yang bakal menjadi panelis dalam debat cawapres pada Minggu, 21 Januari 2024 pukul 19.00 WIB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Seperti apa sosoknya?
Sulistyowati Irianto merupakan seorang akademisi dan peneliti ulung di bidang Antropologi Hukum.
Bidang keilmuannya sangat relevan dengan materi debat cawapres kali ini yang mengambil tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Baca juga : Sosok Tubagus Furqon Sofhani, Ahli Perdesaan ITB yang Didaulat Jadi Panelis Debat Cawapres
Sulistyowati Irianto memulai karier akademisnya sebagai staf pengajar di Bidang Studi Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1986. Sejak saat itu, ia telah menunjukkan dedikasinya dalam mengembangkan pemahaman tentang hukum, masyarakat, dan pembangunan di Indonesia.
Pendidikan formal Sulistyowati mencakup gelar Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada dan gelar Magister Antropologi Hukum dari Universitas Leiden dan Universitas Indonesia.
Baca juga : Debat Cawapres, Simak Profil Rukka Sombolinggi Panelis yang Wakili Masyarakat Adat
Kemudian berkat keinginannya untuk terus memperdalam pengetahuan membawanya meraih gelar Doktor Antropologi (Hukum) dari Universitas Indonesia.
Pada 2008, ia dianugerahi jabatan Guru Besar Antropologi Hukum dengan pidato pengukuhan yang berjudul "Meretas Jalan Keadilan bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan: Suatu Tinjauan Sosio-Legal."
Sulistyowati Irianto tidak hanya berkutat di lingkungan akademis Indonesia. Ia juga berkontribusi menjadi visiting researcher/professor dan terlibat dalam CORE University Program oleh JSPS and NRCT di Kyoto University untuk Program on Changing Families in Asia (2007-2009).
Selanjutnya, menjadi Researcher & Visiting Professor di bidang family law di Van Vollenhoven Institute – Leiden Law School (Post Doctoral Program, 2010-2013) dan Researcher & Visiting Professor untuk Program on Social Justice and Global Migration di International Social Studies – The Hague (2012).
Pakar hukum ini juga aktif dalam mengembangkan kajian gender dan hukum serta studi socio-legal di Indonesia. Keanggotaannya di berbagai asosiasi profesi, seperti International Commission on Legal Pluralism dan the Asian Initiative on Legal Pluralism, mencerminkan komitmen Sulistyowati terhadap pengembangan pengetahuan dan pemahaman di bidangnya.
Ia juga menjadi dosen tidak tetap di beberapa institusi ternama, termasuk di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Program Studi Kajian Gender, dan Program Studi Ilmu Kepolisian di Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI.
Prestasi Sulistyowati tidak hanya tercermin dalam karier akademisnya, tetapi juga diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk Cendekiawan Berdedikasi dari Kompas (2014), Soetandyo Wignjosoebroto Award dari Universitas Airlangga (2015), dan Humanity Award dari International Forum for Peace and Human Rights dari Sandya Institute bekerjasama dengan Erasmus Huis, the Netherlands Embassy (2019).
Dukungan finansial dari berbagai lembaga untuk penelitian dan kolaborasi akademiknya pun menegaskan kontribusi Sulistyowati dalam menghasilkan pengetahuan yang relevan dan bermanfaat.
Terbukti ia menerima dana penelitian dari lembaga seperti Kemenristek Dikti, ILO-UN, Newton Fund, UNESCO, International Development Research Center (IDRC) Canada, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenshcappen (KNAW), dan lainnya.
Profil Sulistyowati Irianto mencerminkan seorang intelektual yang tidak hanya memiliki keahlian di bidangnya tetapi juga berkomitmen pada peran sosial dan advokasi keadilan.
Kehadirannya sebagai panelis dalam debat Cawapres menjanjikan pandangan mendalam dan perspektif yang kaya dalam diskusi terkait hukum, masyarakat, dan pembangunan di Indonesia. (Z-4)
Primata, khususnya kera besar Afrika, merupakan kelompok hewan yang memiliki hubungan evolusi yang sangat dekat dengan manusia.
Fenomena cek khodam online disebut sebagai media hiburan masyarakat masa kini
KETUA Umum Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Suraya Afiff mengatakan seruan keprihatinan dan kegusaran yang dituangkan dalam sepuluh poin Masyarakat Antropologi Indonesia (MAI)
MASYARAKAT Antropologi Indonesia menyatakan sepuluh poin kegusaran dengan situasi bangsa saat ini. Dalam seruannya di Jakarta, Sabtu (10/2).
Paschalis Maria Laksono, seorang tokoh terkemuka dalam bidang Antropologi akan menjadi salah satu panelis yang memberikan pertanyaan kritis kepada para calon.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved