Videotron Kampanye Anies Baswedan Sebuah Ironi Demokrasi

HARI ini, Kamis (18/1), Perhimpunan Aktivis (PA) 98 mendatangi Bawaslu RI untuk menuntut kenapa lembaga itu tidak bertindak tegas terhadap pencekalan videotron kampanye Anies Baswedan dilakukan secara sepihak. Hal itu jelas merupakan tindakan yang tidak adil, mengingat videotron paslon lain tidak pernah dicekal.

Hal itu disampaikan presidium Perhimpunan Aktivis 98, Ivan Panusunan, di depan kantor Bawaslu RI, Kamis (18/1). Dia menyebut tuntutan PA 98 kepada Bawaslu adalah agar bertindak tegas terhadap kasus pencekalan videotron kampanye Anies Baswedan, sehingga rakyat masih percaya bahwa pemilu 2024 ini masih ada lembaga perangkat pemilu yang adil dalam menjalankan tugas.

"Kita tahu bahwa saat ini rakyat tengah dihantui pagelaran pemilu 2024 berjalan tidak adil. Hal itu bisa terjadi karena gejala yang ada menunjukan ke arah sana," kritik Ivan.

Karena itulah, lanjut Ivan, PA 98 menuntut Bawaslu untuk bergerak cepat dan bertindak tegas hingga rakyat mengetahui penyebab pencekalan videotron kampanye Anies Baswedan.

MI/HO--Presidium Perhimpunan Aktivis Tahun 1998 (PA 98), Ivan Panusunan

"Meski kami menduga kuat ada intervensi Pemprov DKI yang menjalankan perintah penguasa di atas, secara formal Bawaslu yang memiliki wewenang untuk membuka secara terang benderang kasus pencekalan videotron kampanye Anies Baswedan tersebut," gugat Ivan.

Dia juga menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil.

"Gejala kecurangan Pemilu 2024 akan berjalan curang semakin kuat, hanya kekuatan rakyat yang akan mampu menghadang zetiap kekuatan zhalim yang akan berlaku curang" ungkap Ivan. (Z-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama