Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MARAKNYA pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang mendukung calon tertentu di pemilu atau Pilpres 2024 mulai memasuki level mengkhawatirkan. Sejumlah pihak bahkan menilai Pilpres 2024 berpotensi terjadi kecurangan.
Pengamat politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa pejabat negara seharusnya menjadi pelopor netralitas pemilu. Dukungan terhadap calon tertentu harus tetap pada batas etika dan norma dalam negara demokrasi. Apalagi sampai memanfaatkan fasilitas negara yang merupakan milik rakyat.
"Pejabat negara baik di pusat maupun daerah harusnya netral. Itu harus jadi pegangan. Jika itu dilanggar, mestinya Presiden sebagai pemimpin tertinggi menegurnya, jangan membiarkannya seolah-olah itu hal yang wajar," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (16/1).
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud Perkarakan Netralitas ASN ke Bawaslu
Prof Lili menyoroti sejumlah kegiatan atau agenda pejabat yang dinilai tidak netral. Salah satunya adalah kehadiran capres Prabowo Subianto dalam acara Natal BUMN.
Baca juga : Kampanyekan Gibran, Relawan Amin Laporkan Sekda Takalar
Dia menyayangkan bahwa BUMN yang merupakan milik rakyat justru dimanfaatkan hanya untuk kepentingan paslon tertentu. Para pejabat yang hanya mengundang Prabowo secara tidak langsung telah menciderai netralitas pemilu.
"Saya tidak tahu apakah acara perayaan itu bersifat pribadi, di mana para karyawan melaksanakan natalan bersama atau BUMN yang melaksanakan. Jika yang terakhir ini maka itu sangat disayangkan karena yang diundang tersebut sekarang sebagai capres dan juga sedang musim kampanye," kata dia.
Prof Lili meminta Bawaslu untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran terhadap kegiatan tersebut. Pasalnya di dalam UU Pemilu ada larangan bagi pejabat BUMN dalam dukung mendukung terhadap kandidat dalam pilpres.
"Bawaslu juga harus bertindak tegas jika ada unsur pelanggaran, jangan juga membiarkannya. Jika tidak menindak maka pilpres tidak berjalan adil, kompetisi tidak fair lagi," tandasnya. (Z-8)
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved