Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) akan mengikuti pendidikan antikorupsi PAKU Integritas, Rabu (17/1), yang diselengarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini diharapkan memastikan persamaan pemahaman dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Harapan kami adalah nanti akan terbangun satu pemahaman yang sama tentang masa depan pemberantasan korupsi ke depan,” kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati Kidung di Jakarta, Selasa (16/1).
Ipi menjelaskan nantinya para capres-cawapres, dan KPK akan berdiskusi soal upaya penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia untuk masa yang akan datang. Komitmen para calon pemimpin itu juga nantinya akan diperkuat agar membuat kebijakan yang bisa menutup celah tindakan korup di Tanah Air.
Baca juga: Anies Baswedan Paling Minim Potensi Korupsi, Kata Siapa?
“Kami harap tentu dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Ipi.
KPK menilai pendidikan antikorupsi untuk para capres dan cawapres ini penting demi kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya yakni meningkatkan prestasi dan skor penilaian indeks persepsi korupsi (IPK atau CPI) dan lainnya.
Baca juga: Diundang KPK, Anies Siap Terima Wejangan Antikorupsi
“Misalnya dari skor CPI tahun 2023 yang terjadi penurunan, kemudian juga skor IPAK yang dilakukan BPS dan KPK melalui survei penilaian integritas atau SPI, berapa skornya, dan ada penurunan bahkan untuk skor SPI terakhir,” ucap Ipi.
Pendidikan antikorupsi itu juga dinilai penting untuk tetap membuat Indonesia eksis dalam sejumlah kegiatan pemberantasan korupsi di dunia. Salah satunya yakni United Convention Against Corruption (UNCAC).
KPK berharap para calon pasangan hadir dalam acara besok. Sebab, salah satu dari mereka akan menentukan arah pemberantasan korupsi di Indonesia. “Ini yang kami harapkan kemudian juga bisa ikut didorong oleh paslon capres dan cawapres yang telah kata menjadi kepala negara sebagai pemimpin tertinggi dalam upaya pemberantasan korupsi kita ke depan,” terang Ipi.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dipastikan siap memenuhi undangan. "Pak Anies juga sudah menyampaikan masalah bagaimana upaya dari paslon 1 untuk mengatasi masalah korupsi. Jadi anytime langsung siap," kata Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Hamdan Zoelva di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2024.
Hamdan mengatakan Anies juga sejatinya siap jika diminta untuk beradu gagasan soal pemberantasan korupsi. Hamdan juga menyinggung Anies yang pernah menjabat Ketua Komite Etik KPK. (Z-3)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Konferensi pers penetapan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan dengan pertimbangan hukum dari pihaknya, sementara keputusan akhir tetap berada pada kewenangan KPK
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
JURU bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan informasi tentang masih adanya pejabat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kendaraan dinas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penjualan barang rampasan kasus rasuah dengan cara lelang pada Maret 2026. Total, negara mendapatkan Rp10,9 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved