Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa para jemaah haji dan umroh yang berada di Saudi saat hari pelaksanaan pemungutan suara bisa mengikuti pemilu bila terdaftar sebagai pemilih tambahan di DPTLN. Hal itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 210 UU No. 7 Tahun 2017, Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019, dan Pasal 120 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2023.
"Dalam penyelenggaraan pemilu tentunya KPU akan memberikan pelayanan kepada pemilih sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,” ujar Idham di Jakarta, Senin (15/1).
Dijelaskannya DPTLN dapat dilengkapi dengan DPTbLN (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri). Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih TPSLN asal.
Baca juga : Kampanye Capres tidak Pantas Gunakan Kata Kasar
Dalam PKPU, keadaan tertentu meliputi; menjalankan tugas di tempat lain atau negara lain pada saat hari pemungutan suara; menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau pendidikan tinggi; pindah domisili; pindah metode pemilihan; tertimpa bencana alam; bekerja di luar domisili; dan/atau keadaan tertentu di luar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca juga : Amphuri Tegaskan Pentingnya KPU Fasilitasi Hak Suara Bagi Jemaah Haji dan Umrah di Pemilu 2024
"Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke suatu negara dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke suatu negara," jelasnya.
Dalam Amar Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 juga ditegaskan bahwa bahwa Pasal 208 ayat (2) UU Pemilu tentang daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian Pasal 210 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 juga memperkuat bahwa daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
"Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan," tegasnya.
Untuk itu, bagi jemaah haji dan umroh dapat mengikuti pemilu bila terdaftar sebagai pemilih tambahan di DPTLN. KPU memfasilitasi agar hak para jemaah dipenuhi dengan bekerja sama pihak-pihak terkait seperti kedutaan.(Z-8)
Ahli neurologi anak dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta R.A. Setyo Handryastuti mengungkapkan bahwa meningitis pada anak, seringkali sulit dideteksi
Hotel Sahid Jaya Solo, bekerja sama dengan Sahid Tour Umrah dan Haji, meluncurkan paket promo spesial bertema "MEKAH PACKAGE" yang berlaku Agustus - September 2024.
Pembukaan loket pengiriman Pos Indonesia di Arab Saudi merupakan komitmen PosIND mendukung pelaksanaan haji tahun ini.
Muhamad Ali Usman, seorang petani kangkung dari Majalengka, menabung selama 11 tahun untuk mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji.
Setiap tahunnya animo masyarakat yang ingin mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat, jika tidak ada penambahan kuota, tentunya semakin panjang daftar tunggunya.
Selain melakukan pendampingan langsung dalam layanan kargo haji di Mekkah, mereka menerima pelatihan terkait pengurusan kiriman internasional di negara lain
Semua korban telah menyetorkan uang kepada pelaku tapi tak kunjung pergi ke Tanah Suci.
POLISI telah menangkap pasangan suami istri pemilik travel umrah yang menipu ratusan jemaah hingga menelantarkannya di Arab Saudi hingga mereka tidak bisa pulang ke Tanah Air.
Tersangka sempat berupaya menghilangkan barang bukti kejahatan, tiga buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) sebelum ditangkap di Hotel Adillah Syariah, Yogyakarta.
Ini dilakukan atas dasar temuan modus yang dilakukan PT Naila Syafaah Wisata Mandiri mengaku bisa menghidupkan lagi tiket pesawat yang hangus.
PEMILIK travel umrah bernama PT Naila Syafaah Wisata Mandiri Mahfudz Abdulah mengganti namanya menjadi Abi Hafidz Al-Maqdisy untuk mengelabui jamaah umrah dan mengaburkan status residivis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved