Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEBANYAK 63 lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024. KPU masih membuka pendaftaran paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara atau pada Senin (15/1).
Pendaftaran lembaga survei maupun jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 1035/2023. Menurut anggota sekaligus Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz, pihaknya menerima pendaftaran pertama pada 21 Agustus 2023.
"Atau 5 hari setelah Keputusan KPU Nomor 1035/2023 ditetapkan," ujarnya lewat keterangan tertulis, Sabtu (13/1).
Ia menjelaskan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah dilakukannya survei atau jajak pendapat. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat, maka lembaga survei wajib memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 9/2022 mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pikada.
Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Stagnan, Presiden Jokowi Disebut akan Turun Gunung
"Sampai 12 Januari 2024, tercatat total 63 lembaga yang mengajukan pendaftaran sebagai lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilu 2024," kata Mellaz.
Dari angka tersebut, sebanyak 33 lembaga telah berstatus terdaftar. Artinya, KPU telah menerbitkan sertifikat terdaftar. Sementara itu, 26 lembaga lainnya baru berstatus lengkap, yakni masih dalam proses penerbitan sertifikat terdaftar.
"Dan 4 lembaga sedang melakukan perbaikan/melengkapi dokumen. KPU akan menerbitkan sertifikat bagi lembaga survei atau jajak pendapat yang telah memenuhi persyaratan," tandas Mellaz.
4 lembaga yang masih memperbaiki dokumen adalah Deitro (PT Delt Kabar Indonesia), Algoritma Research & Consulting, Puspoll Indonesia, dan Parameter Politik Indonesia.
Baca juga: 48,7% Responden tak Puas pada Jokowi karena Ekonomi Sulit
33 lembaga berstatus terdaftar adalah PT. Kio Sembilan Lima (Lembaga Survei Kedai Kopi), PT Poltracking Indonesia, PT Ipsos Market Research, PT Kompas Media Nusantara, Charta Politika/PT Indonesian Consultant Mandiri, Voxpol Center Research and Consulting, Pandawa Research, PT Lingkar Strategi Indonesia, PT Parameter Konsultindo (Parmet).
Berikutnya Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Nasional, Lembaga Klimatologi Politik, Polstat Indonesia, Political Weather Station (PWS), PT Jaringan Cyrus Nusantara (Cyrus Network), PT Publik Riset Cendekia (Politika Research and Consulting (PRC), Centre For Strategic and International Studies (CSIS), Lembaga Survei Jakarta, Indonesia Polling Stations (IPS), Surabaya Survey Center (SSC), Lembaga Survei Indonesia (LSI), Fixpoll Media Polling Indonesia, Forum Rektor PTMA.
Lalu, Yayasan Akselerasi Indodata (INDODATA), Surabaya Research Syndicate (SRS), Indopol Survei & Consulting, Polsentrum Data Indonesia, PT Lingkaran Survei Indonesia, PT Citra Publik, Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC), Rakata Analytics and Advisory, Strategi Lingkar Nusantara, dan Trust Indonesia Research & Consulting.
Adapun 26 lembaga berstatus lengkap adalah Pusat Kajian Pemilu Indonesia (Puskapi), PT Losta Institute, PT Citra Komunikasi LSI, PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik, Populi Center, PT SCL Taktika Konsultan, PT Citra Publik Indonesia, Indekstat Research And Data Science, PT Sigi LSI Network, PT Konsultan Citra Indonesia, Jaringan Isu Publik, Lembaga Riset Indonesia, Jaringan Suara Indonesia, Media Survei Nasional, PT Alvara Strategi Indonesia.
Selanjutnya, Lingkar Survei Sulawesi (LSS), Ide Cipta Research and Consulting (ICRC), The Haluoleo Institute, Media Survei Center Indonesia, PT PARAMETER PUBLIK INDONESIA, PT Paradigma Riset Nusantara, Lembaga Survei Kuadran, Nakama Research & Consulting, PT Indopolling Riset dan Konsultan, PT SINERGI DATA INDONESIA, dan PT LSI NETWORK.
(Z-9)
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved