Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak bermain-main dengan netralitas. Kepala Negara, ucapnya, terikat sumpah atas hal tersebut.
"Seorang pejabat, bukan hanya presiden, kalau tidak adil itu melanggar sumpahnya. Dua sumpah yang dilanggar, dengan Allah kena, dengan UUD kena," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
JK juga mengingatkan Jokowi dengan pesan-pesan yang sudah ia lemparkan sendiri kepada publik. Jokowi pernah menyampaikan bahwa presiden tidak boleh melibatkan diri dalam pemilu sehingga kontestasi politik berjalan demokratis. Selain itu, Jokowi juga kerap mengingatkan aparat sipil negara (ASN) untuk bersikap netral.
Baca juga: Survei: Masyarakat Puas terhadap Jokowi karena Bagi-bagi Bansos
"Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya dan saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam sumpah seorang presiden," jelas JK.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, netralitas Jokowi terus-terusan disorot. Ia secara terbuka bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan para ketua umum partai yang mendukungnya yakni Airlangga Hartarto dari Golkar dan Zulkifli Hasan dan PAN. Presiden mengaku pertemuan itu membahas perihal pemerintahan dan pemilihan presiden (pilpres). (Z-11)
Baca juga: Jokowi Absen di HUT, PDIP: Partai tidak Besar karena Satu Tokoh Saja
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved