Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak bermain-main dengan netralitas. Kepala Negara, ucapnya, terikat sumpah atas hal tersebut.
"Seorang pejabat, bukan hanya presiden, kalau tidak adil itu melanggar sumpahnya. Dua sumpah yang dilanggar, dengan Allah kena, dengan UUD kena," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
JK juga mengingatkan Jokowi dengan pesan-pesan yang sudah ia lemparkan sendiri kepada publik. Jokowi pernah menyampaikan bahwa presiden tidak boleh melibatkan diri dalam pemilu sehingga kontestasi politik berjalan demokratis. Selain itu, Jokowi juga kerap mengingatkan aparat sipil negara (ASN) untuk bersikap netral.
Baca juga: Survei: Masyarakat Puas terhadap Jokowi karena Bagi-bagi Bansos
"Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya dan saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam sumpah seorang presiden," jelas JK.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, netralitas Jokowi terus-terusan disorot. Ia secara terbuka bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan para ketua umum partai yang mendukungnya yakni Airlangga Hartarto dari Golkar dan Zulkifli Hasan dan PAN. Presiden mengaku pertemuan itu membahas perihal pemerintahan dan pemilihan presiden (pilpres). (Z-11)
Baca juga: Jokowi Absen di HUT, PDIP: Partai tidak Besar karena Satu Tokoh Saja
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved