Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak bermain-main dengan netralitas. Kepala Negara, ucapnya, terikat sumpah atas hal tersebut.
"Seorang pejabat, bukan hanya presiden, kalau tidak adil itu melanggar sumpahnya. Dua sumpah yang dilanggar, dengan Allah kena, dengan UUD kena," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
JK juga mengingatkan Jokowi dengan pesan-pesan yang sudah ia lemparkan sendiri kepada publik. Jokowi pernah menyampaikan bahwa presiden tidak boleh melibatkan diri dalam pemilu sehingga kontestasi politik berjalan demokratis. Selain itu, Jokowi juga kerap mengingatkan aparat sipil negara (ASN) untuk bersikap netral.
Baca juga: Survei: Masyarakat Puas terhadap Jokowi karena Bagi-bagi Bansos
"Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya dan saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam sumpah seorang presiden," jelas JK.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, netralitas Jokowi terus-terusan disorot. Ia secara terbuka bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan para ketua umum partai yang mendukungnya yakni Airlangga Hartarto dari Golkar dan Zulkifli Hasan dan PAN. Presiden mengaku pertemuan itu membahas perihal pemerintahan dan pemilihan presiden (pilpres). (Z-11)
Baca juga: Jokowi Absen di HUT, PDIP: Partai tidak Besar karena Satu Tokoh Saja
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved