Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan, konsep zaken kabinet atau kabinet ahli mempunyai peluang terwujud dalam sistem multipartai yang dianut Indonesia. Namun akan sangat efektif jika didukung kemampuan komunikasi politik yang piawai di parlemen oleh partai koalisi pendukung pemerintahan.
Menurutnya, konsep zaken kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Namun ada celah, dimana parpol masih bisa memasukkan elit mereka di kabinet.
“Karena seringkali, partai ini berlindung di balik background para menterinya dianggap ahli, atau profesional, meski dia kader partai. Kalau mau benar benar ya dipilih yang tidak punya atribut,” ujar Yusak di Jakarta, hari ini
Bagaimanapun presiden memiliki dua kekuasaan, sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Presiden memiliki hak prerogatif, yang dalam beberapa masa kepemimpinan setelah pasca reformasi, kerap tersandera oleh partai pengusung.
Dekan FISIP Universitas Pamulang ini menambahkan, jika Presiden terpilih nanti bisa membentuk zaken kabinet, tantangan berikutnya ada di DPR, dimana dia harus mampu mengkonsolidasikan kepentingan rakyat dengan anggota-anggota DPR dari berbagai partai.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku sudah mulai memikirkan langkah sat set, untuk membentuk zaken kabinet. "Hari ini sudah kita cicil, sudah menghitung betul secara teknokratis, kalau kemudian mau kita lakukan sebuah tindakan sat set, apa yang musti dilakukan pertama," kata Ganjar.
Baca juga: Pemilu Ditentukan Rakyat, Jangan Gunakan Kekuasaan Negara
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai gagasan pembentukan kabinet zaken atau kabinet ahli mempunyai peluang terwujud dalam sistem multipartai yang dianut Indonesia.
Cecep mengungkapkan jika nantinya kabinet zaken dibentuk, maka yang diperlukan adalah partai pendukung pemerintah yang mumpuni. Hal itu dibutuhkan untuk menjamin proses legislasi.
"Pengandaian yang lain sebenarnya partai pendukung mereka, agar prosesnya tidak terganggu, idealnya juga gabungan partai politik pendukung mereka juga bisa menguasai parlemen," terangnya.
Selain itu, alat legislatif partai pendukung juga harus piawai dalam membangun komunikasi politik. "Kalaupun untuk melahirkan politik legislasi mereka harus didukung oleh alat legislatif yang pandai membangun komunikasi politik, lobi dengan fraksi lain," tandasnya.
Politik legislasi di Indonesia ternyata membutuhkan proses di parlemen, sehingga dukungan politik sangat diperlukan untuk menggolkan sebuah produk legislatif. "Cuma kita lihat dari pengalaman ternyata untuk melahirkan sebuah legislasi, perlu proses di parlemen, di DPR," pungkasnya.(RO/P-2)
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Ultimatum Prabowo itu senada dengan sigi yang dilakukan Kedia Kopi terkait persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved