Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat menilai hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI ihwal pemenuhan logistik pada Pemilu 2024 tidak detail. Oleh karena itu, pihaknya tidak dapat melakukan konfirmasi atas hasil pengawasan Bawaslu.
Menurut Drjat, logistik tahap I yang dianggap rusak dan salah kirim oleh Bawaslu tidak sesuai dengan perkembangan fakta termutakhir.
"Bahwa semua kekurangan dan kerusakan logistik tahap I telah dipenuhi sampai dengan tanggal 7 Desember 2023," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (10/1).
Baca juga : Pemilu di Luar Negeri Digelar Lebih Awal, Apa Alasannya?
Pengadaan logistik tahap I diketahui meliputi kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan segel plastik atau kabel ties. Seluruh logistik itu telah diproduksi, dikirimkan, dan diterima oleh KPU kabupaten/kota sebesar 100% dari rentang 25 September sampai 7 Desember 2023 dalam keadaan baik.
Baca juga : Jadwal Pemilu RI di Luar Negeri: Vietnam Paling Awal, AS 10 Februari
"Dan disimpan di tempat penyimpanan/gudang KPU/KIP kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ujar Drajat.
Sementara itu, pemenuhan logistik tahap II masih terus dilakukan sampai saat ini. Produksi surat suara, misalnya, sudah mencapai 100% untuk Pilpres dan Pemilu DPD. Adapun produksi surat suara DPR RI telah mencapai 94,53%, DPRD provinsi 76,97%, dan DPRD kabupaten/kota 93,49% per Selasa (9/1).
Sebagian besar surat suara yang telah diproduksi itu juga telah dikirim dan diterima di tempat penyimpanan/gudang KPU kabupaten/kota. Selain surat suara, pengadaan logistik tahap II meliputi sampul kertas, formulir C hasil plano, formulir C hasil salinan, alat bantu netra, daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan daftar calon tetap anggota legislatif.
"Saat ini di seluruh KPU kabupaten/kota sedang melakukan proses sortir lipat surat suara, perakitan kotak suara, pengaturan logistik pemilu, pengecekan, dan pengemasan logistik Pemilu 2024," jelas Drajat.
Sementara itu, pemenuhan surat suara untuk Pemilu RI di luar negeri yang hanya meliputi surat suara Pilpres dan DPR RI dapil Jakarta II telah didistribusikan ke 128 perwakilan di 95 negara sebesar 100% sampai 25 Desember 2023. KPU RI saat ini masih melakukan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang telah didistribusikan sebesar 92,36% per kemarin.
Sebelumnya, Bawaslu RI mengumumkan hasil pengawasan terhadap pengadaan logistik yang dilakukan KPU. Menurut Bawaslu, terdapat kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota. Sementara di 61 kabupaten/kota ditemukan bilik suara rusak.
Kerusakan tinta suara ditemukan di 124 kabupaten/kota dan segel di 30 kabupaten/kota. Adapun kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap I di 10 kabupaten/kota, sementara surat suara rusak di 127 kabupaten/kota maupun 39 PPLN, dan surat suara tidak sesuai jumlah di 61 kabupaten/kota maupun 29 PPLN. (Z-8)
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved