Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
BUDAYAWAN yang juga tokoh bangsa Benny Susetyo menegaskan praktik politik uang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang berlandaskan transparansi dan akuntabel.
Demokrasi tidak bisa dipengaruhi dengan memberikan seseorang sesuatu bersifat materi atau kepentingan untuk satu calon tertentu. Pernyataan ini disampaikan Benny dalam merespon praktik kecurangan yang dilakukan paslon 2 Gibran Rakabuming Raka dengan membagikan susu dan Gus Miftah yang membagikan uang di Pamekasan Jawa Timur.
"Itu bertentangan dengan kaidah moralitas. Dan moralitas publik itu harus tunduk pada kepatuhan, kejujuran, integritas dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan kelompok kepentingan tertentu," ujarnya, Jumat (5/1).
Baca juga: Di Era Jokowi, Mahkamah Konstitusi Dinilai Rusak Tatanan Hukum
Tindakan penyalahgunaan tersebut harus diberikan sanksi berat karena ini melanggar prinsip keadilan dan demokrasi yang kita junjung tinggi.
Publik berharap agar nantinya demokrasi bisa berjalan baik maka dibutuhkan sarana atau kontrol publik untuk mengawasi tindakan yang menggunakan fasilitas negara. Pemberian uang atau barang merupakan cara membuat tekanan halus dengan menyebut tujuan tertentu.
Baca juga: Pelanggaran Pemilu semakin Terang Benderang
"Atau yang menggunakan bujuk rayu dan money politik haruslah ditindak tegas karena ini melanggar prinsip keadaban demokrasi. Keadaban demokrasi harus dibangun dengan menjunjung tinggi prinsip bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan meningkatkan moralitas publik maka akan terbangun prinsip demokrasi yang berkeadaban," tukasnya. (Sru)
SUMPAH, saya baru sekali mendengar langsung ceramah Miftah, Ta'im, atau siapa pun dia. Moga itu yang pertama dan terakhir saya mendengar langsung ceramahnya.
Ustaz Derry Sulaiman mengatakan setuju soal Gus Miftah atau Miftah Maulana Habiburrahman disebut sebagai seorang wali.
Lalu apa yang seharusnya dilakukan agar hal serupa tak terulang oleh siapa pun, terlebih penceramah atau pejabat?
SEKRETARIS Majelis Pertimbangan Wilayah Persatuan Ummat Islam (MPW PUI) Jawa Barat, Fakhruddin Rusyibani mengusulkan Gus Farkhan Evendi untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gus Miftah.
Yati Pesek yang memiliki nama asli Suyati di Yogyakarta pada 8 Agustus 1952 ini tergabung dalam komunitas wayang orang.
Data tersebut menunjukkan ada 36 menteri atau kepala lembaga yang membuat LHKPN. Sementara 16 menteri dan 27 wakil menteri belum lapor LHKPN.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved