Dugaan Kecurangan dan Pelanggaran Pemilu Nampak Masif, Kinerja Bawaslu Dipertanyakan

DUGAAN kecurangan dan pelanggaran pemilu yang marak terjadi belakangan ini menunjukkan ketidakmampuan peran pengawas menindak tegas segala bentuk pelanggaran. 

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita pertama menilai situasi respon terhadap banyaknya kasus yang ditangani Bawaslu dapat menggambarkan betapa brutalnya pelanggaran pemilu hari ini. 

Di sisi lain semenjak pola rekruitmen pimpinan di pusat hingga kabupaten/kota sebetulnya membuktikan secara nyata lemahnya peran pengawasan hingga  upaya untuk melemahkan kinerja Bawaslu yang muncul dari internal pengawas itu sendiri.

 Baca juga : Kubu Anies-Muhaimin Harap Bawaslu Tetap Menjunjung Netralitas dan Mendiskriminasi

"Upaya untuk mencari keadilan melalui penegakan hukum tampak tumpul. penyelenggara pemilu tampak tidak berkutik dalam menindak aktivitas potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu," ungkapnya, Rabu (3/1).

 Baca juga : Bawaslu Larang Peserta Pemilu Kampanye di Luar Jadwal

Kedua, kelemahan pengawasan juga terlihat dari penanganan laporan yang ditujukan kepada Bawaslu seperti halnya kasus penertiban alat peraga kampanye (APK) di Batam.

Bawaslu juga mengalami kemunduran dalam mengatur regulasi pemilu terkait penertiban APK. Pada pelaksanaan pemilu 2019, dalam menertibkan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 26 Perbawaslu 33 Tahun 2018 yang mengatur kewenangan Bawaslu dan jajarannya dalam menertibkan APK melalui mekanisme penanganan rekomendasi yang disampaikan ke Satpol PP.

"Nah, pasal ini di dalam Perbawaslu 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye dihapus mekanisme rekomendasi itu. Sedangkan yang diatur memiliki celah hukum yang tidak bisa ditindak kepada pelaku pemasangan APK. Karena pelanggaran APK masuk kategori pelanggaran administratif pemilu yang pihak terlapornya sangat terbatas hanya peserta pemilu dan KPU," jelasnya.

Ketidakefektifan penanganan APK juga menjadi kendala pelanggaran yang bersifat administrasi. Bawaslu kesulitan menangani pelanggaran APK yang dilakukan oleh relawan tidak terdaftar yang berasal dari kalangan masyarakat. 

"Ini akan sulit ditertibkan APK dan praktiknya membuat bingung mekanisme penertibannya, apakah oleh Bawaslu atau Satpol PP,” ungkpanya. (Z-8)