Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut revolusi mental gagal dijalankan dengan baik. Hal tersebut diungkapkan Cak Imin saat merespons soal jargon slepet yang melekat dengannya.
"Kenapa saya ngomong slepet karena kalau mau jujur sebenarnya yang lebih tepat itu apa revolusi sebenarnya. Tapi kata-kata revolusi agak kacau, sejak revolusi mental gagal dijalankan dengan baik," kata Cak Imin di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12).
Menurut Cak Imin, revolusi mental tidak pas lagi. Ia menilai jargon yang dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah tak relevan.
Baca juga : Poros Buruh untuk Perubahan Solo Raya Yakin 80% Pekerja Pilih AMIN
"Jadi terpaksa kasih istilah lebih mudah dan kemudian tidak mengganggu, karena 10 tahun revolusi mental jadi revolusi 'mental', nah itu. Karena itu saya gunakan istilah slepet," ucap Cak Imin
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan berbagai persoalan bangsa hingga soal kemiskinan dan ketidakadilan di masyarakat harus ditemukan akar masalahnya. Cak Imin menilai akar masalah itu akan ditemukan dengan cara slepet.
Baca juga : Respons Kapten Timnas AMIN soal Guyonan Gus Yahya pada Cak Imin
"Sebetulnya yang harus kita slepet, saya telusuri satu. Pemain bisnis merangkap pembuat aturan, menjadi rumitnya keadaan ini. Ini yang harus kita slepet, kita slepet karena apa, karena aturan harus dibuat setera, seluruh pelaku bisnis harus bisa terlibat dan setara dengan rakyat," ujar Cak Imin. (Z-5)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Warsito menjelaskan PKJB sejatinya keberlanjutan dari GNRM. Transformasi ini juga bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perluasan cakupan dan penguatan substansi.
Subtansi program penguatan karakter dan jati diri bangsa tetap memuat tiga pilar revolusi mental: integritas, etos kerja, dan gotong royong.
Dengan menyajikan berita analisis, dan opini terkait gerakan revolusi mental, mediaindonesia.com membantu meningkatkan kesadaran publik.
Melalui kemandirian wirausaha yang ditunjang gerakan nasional revolusi mental, dengan etos kerja, gotong royong dan integritas, sehingga akan melatih mental wirausaha.
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved