Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan target pertumbuhan ekonomi 5,5-6% adalah realistis.
Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12) malam.
"Target yang berjumlah 5,5-6% itu realistis, yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa datang," ujarnya.
Baca juga : Cak Imin Slepet Diplomat agar Jadi Pemasar Tangguh
Menurut Gus Muhaimin, ia dan calon presiden (capres) Anies Baswedan ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan infkusif.
Baca juga : Prabowo-Gibran Ingin Beri Susu Gratis, tapi Mayoritas Susu masih Impor
Lewat cara itu, setiap pertumbuhan bakal menghasilkan dampak langsung dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, da pemerataan pembangunan.
Pasangan yang dikenal dengan akronim Amin itu khawatir target pertumbuhan yang terlampau tinggi justru akan menambah utang luar negeri. Bagi Gus Imin, meningkatnya utang luar negeri tidak hanya dibebankan pada pemerintahan saat ini saja, melainkan juga anak cucu di masa mendatang.
"Utang luar negeri yang terlalu banyak mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tapi juga anak turunan kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang," jelasnya.
Di sisi lain, Gus Imin mengingatkan salah satu pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah lewat investasi yang tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional, yakni tingginya tanggungan bunga utang. (Z-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved