Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan target pertumbuhan ekonomi 5,5-6% adalah realistis.
Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12) malam.
"Target yang berjumlah 5,5-6% itu realistis, yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa datang," ujarnya.
Baca juga : Cak Imin Slepet Diplomat agar Jadi Pemasar Tangguh
Menurut Gus Muhaimin, ia dan calon presiden (capres) Anies Baswedan ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan infkusif.
Baca juga : Prabowo-Gibran Ingin Beri Susu Gratis, tapi Mayoritas Susu masih Impor
Lewat cara itu, setiap pertumbuhan bakal menghasilkan dampak langsung dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, da pemerataan pembangunan.
Pasangan yang dikenal dengan akronim Amin itu khawatir target pertumbuhan yang terlampau tinggi justru akan menambah utang luar negeri. Bagi Gus Imin, meningkatnya utang luar negeri tidak hanya dibebankan pada pemerintahan saat ini saja, melainkan juga anak cucu di masa mendatang.
"Utang luar negeri yang terlalu banyak mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tapi juga anak turunan kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang," jelasnya.
Di sisi lain, Gus Imin mengingatkan salah satu pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah lewat investasi yang tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional, yakni tingginya tanggungan bunga utang. (Z-8)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved