Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KURATOR Ibu Kota Nusantara (IKN), Ridwan Kamil menegaskan membangun IKN bukan berarti serta merta menelantarkan permasalahan Jakarta. Menurutnya, berbagai persoalan Jakarta justru berkurang dengan pindahnya status ibu kota.
"Dengan pindah ke IKN memang tidak menyelesaikan 100%, tetapi ibarat kalau kita nahan beban pakai tas ransel, ini kilogram berat kita udah agak berkurang dengan konsep IKN walaupun beban beratnya masih ada," kata Ridwan Kamil di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Jum'at (22/12).
Ridwan Kamil memiliki peran khusus yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di IKN. Dia diminta untuk menjadi kurator sekaligus pengawas arsitektur untuk bangunan-bangunan di IKN.
Baca juga : Kementerian PUPR: IKN Dirancang agar Tak Miliki Wilayah Kumuh
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan apapun yang mengurangi beban Jakarta adalah sebuah solusi. Menurutnya, IKN bisa membantu Jakarta mengatasi kemacetan, polusi serta ketimpangan.
"Supaya tidak polusi tidak macet? kalau saya ya usulin WFH (work from home) itu dipermanenkan untuk industri-industri tertentu. Jangan pas covid-19 kita bisa WFH," jelasnya.
Menurutnya, pindahnya Ibu Kota ke IKN akan menjadi sebuah gagasan besar untuk Jakarta. Memungkinkan Gedung Kementerian akan beralihfungsi menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya yang bisa dirasakan warga Jakarta.
Baca juga : Bahas DPR Pindah ke IKN, Legislator: Kalau Gedung tak Ada, Jangan Pindah
Saat ini, kata dia, aset-aset yang ditinggalkan di Jakarta itu ada Rp1.600 triliun menurut Kementerian Keuangan, dan Rp300 triliun yang siap dikonversi secepatnya. Tak hanya itu, gedung kementerian yang kosong juga bisa saja dijadikan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun hunian vertikal. Namun, hal itu harus menunggu visi tata ruang dari Gubernur Jakarta terlebih dahulu.
"Bayangkan di Monas tiba-tiba jadi pedestrian gitu ya, gedung-gedung kementerian tiba-tiba ada yang jadi RTH, museum, mengurangi beban banyak sekali," jelasnya.
"Jadi Jakarta, poin saya, akan mendapat banyak benefit (keuntungan) dengan pengurangan beban pindahnya IKN dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi di kemaslahatan," lanjutnya.
Baca juga : Pengamat: Zaki Tepat untuk Jakarta dan RK Cocok di Jabar
Untuk itu, Ridwan Kamil meminta semua pihak untuk mendukung pembangunan IKN yang sudah lama dicita-citakan pemimpin terdahulu.
"IKN ini bukan ide Pak Jokowi yang sering orang salah kira, sudah ada zaman kolonial namun gagal, sudah jadi idenya Bung Karno di Palangkaraya, sudah menjadi IKN-nya pak Harto ada SK-nya di jonggol, dan takdirnya di zaman Pak Jokowi. Jadi jangan dibahas lagi kenapa-kenapa, bayinya sudah lahir, sudah jadi UU jadi enggak bisa dibalik-kanankan," kata Emil.
"Sehingga IKN ini kita sukseskan, kita bersamai, silahkan kritisi tapi dalam konteks membersamai," lanjutnya. (RO/Z-7)
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Ridwan Kamil bakal dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Pihak lain yang dimintai keterangan sebelum Ridwan Kamil, enggan dirinci KPK.
Pemeriksaan kasus korupsi pengadaan di BJB yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang berarti.
Ridwan Kamil akan dipanggil oleh KPK dalam waktu dekat sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam waktu dekat.
Budi enggan memerinci hasil analisis penyidik dalam kasus ini. Informasi itu baru dibuka nanti, setelah semua temuan dinyatakan lengkap.
DIKABARKAN baru selesai menjalani operasi bariatrik di Penang Malaysia beberapa waktu lalu, Lisa Mariana tetap datang ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved