Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
GERAKAN Sekali Putaran (GSP) terus mendorong Pemilu 2024 berlangsung sekali putaran. Hal itu dipercaya dapat memberikan kepastian politik dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ketua Umum GSP Muhammad Qodari menyebut dua alasan objektif dan dua alasan subjektif kenapa harus didorong Pilpres 2024 berjalan sekali putaran.
Alasan objektif yang pertama, kata Qodari, Pilpres 2024 sekali putaran lebih menghemat waktu. Dengan keluarnya hasil pemenang Pilpres pada Februari 2024 sebesar 50%+1 akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Baca juga: Bawaslu Ungkap Terima Tiga Laporan dari PPATK
Sehingga, para pelaku ekonomi dan investor sudah memiliki kepastian untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan tidak perlu harus menunggu sampai Juni 2024.
“Kemudian, nanti masyarakat akan segera bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang lain seperti mau usaha, mau bisnis, trader di pasar saham bisa trading, IHSG diperkirakan tembus 8.000 tahun depan saya yakin itu bisa tercapai kalau selesai Februari. Kalau selesai Juni belum tentu,” ujar Qodari di acara diskusi Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju bertajuk “Menakar Pilpres Satu Putaran: Sisi Ekonomi & Efisiensi Anggaran”, di Jakarta, dikutip Selasa (19/12).
Alasan objektif kedua, kata Qodari, bisa menghemat keuangan negara sebesar Rp17 triliun. Anggaran sebesar itu lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk kebijakan atau program lain membantu masyarakat.
Baca juga: Tamsil Linrung: Pemantau Independen Jaga Kualitas Pilpres
“Objektif yang kedua adalah bahwa ini akan hemat anggaran itu hemat 17 triliun bisa dipakai buat subsidi, subsidi perumahan, subsidi pendidikan, subsidi energi hijau, bantuan pangan maupun pupuk bagi petani, dan seterusnya,” ucap Qodari.
Sementara terkait alasan subjektif pertama, Qodari menyebut akan memberikan kepastian politik sejak awal. Sehingga dapat menghindari terjadinya polarisasi ekstrem, karena pada putaran kedua hanya ada dua calon yang akan saling berhadapan.
Dikatakan Qodari, potensi polarisasi ekstrem itu akan muncul seperti pada Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilkada DKI Jakarta 2017 karena akan muncul isu-isu SARA yang membelah masyarakat.
“Subjektifnya pertama bisa menghindari polarisasi ekstrem, pada putaran kedua saya melihat potensi polarisasi ini besar sekali karena begitu calon cuma dua, maka akan berhadapan dengan isu primordial termasuk isu agama akan muncul lagi, apalagi konstelasinya itu adalah Prabowo melawan Anies, Anies pasti akan diplot sebagai calon Islam,” ungkapnya.
“Pak Prabowo mohon maaf akan dicap sebagai calon Kristen, Pak Jokowi pernah dicap sebagai Kristen padahal bukan Kristen, apalagi Pak Prabowo ibunya Kristen, adiknya Kristen, kakaknya Katolik dengan sangat mudah pasti akan dicap dengan isu-isu primordial. Ayat dan mayat akan keluar berbahaya bagi masyarakat kita,” sambungnya.
Alasan subjektif kedua, lanjut Qodari, paslon capres cawapres yang berpotensi memenangi pilpres satu putaran adalah pasangan Prabowo – Gibran.
Hal itu tercermin dari data tren survei berbagai lembaga kredibel yang menempatkan elektabilitas paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka konsisten terus naik dan diprediksi bisa melebihi angka 50%+1.
“Subjektif yang kedua, bahwasanya kemudian kita dengan subjektif berdasarkan hasil survei. Subjektif yang tidak subjektif karena didasarkan pada data-data survei. Cuma saya mengatakan bahwa itu subjektif karena mengacu pada data Indikator mengacu pada data Kompas dan bukan pada data Eep (Polmark) bukan mengacu pada data Roy Morgan,” katanya.
“Kalau Anda pakai data Eep, data Roy Morgan, maka sikap Anda akan berbeda, tapi saya pakai Indikator, saya pakai Kompas itulah dua alasan subjektif dan dua alasan objektif untuk sekali putaran Prabowo Gibran,” imbuhnya.
Lebih jauh, Qodari menuturkan, berdasarkan data survei dari lembaga survei ternama elektabilitas pasangan Prabowo – Gibran sudah mencapai angka 45% pada awal Desember.
Qodari memprediksi jika linear dengan penambahan elektabilitas sekitar 5% setiap bulan, maka sampai pertengahan Februari, Prabowo – Gibran dapat menang sekali putaran.
“Karena survei terakhir awal Desember itu angkanya menunjukkan up tren bagi Prabowo-Gibran terus naik. Kalau proyeksi saya awal Oktober Prabowo 35%, awal November dengan Gibran jadi 40%, kemudian awal Desember ini menjadi 45%," jelas Qodari
"Kalau linear awal Januari itu sudah 50% tuh, tembus kemudian pada awal Februari itu nanti akan 55%, dan pada pertengahan Februari itu angkanya harusnya kalau linear 57,5%,” pungkasnya
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira menilai pilpres sekali putaran membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
“Satu putaran ini bisa jadi salah satu hal positif untuk mengakselerasi program-program yang ada. Itu jadi harapan kami. Tren pertumbuhan ekonomi di 5% bisa makin tinggi jika uang beredar makin besar. Terobosan kebijakan finansial di pemerintahan yang baru ini jadi hal yang sangat penting,” kata Anggawira.
Selain mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Anggawira menilai, pilpres yang berlangsung satu putaran juga dapat mempercepat program-program pemerintah yang sedang berjalan.
“Kalau satu putaran peluang untuk mengakselerasi program-program yang ada bisa lebih cepat lagi,” ujarnya. (RO/Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Mantan Presiden AS Barack Obama serukan Partai Demokrat lebih tegas n berani hadapi tantangan politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved