Publik Harus Diedukasi, Bansos Jangan Jadi Barang Dagangan

PROGRAM pemerintah dengan membagikan bantuan sosial yang dilakukan di tahun politik telah lama diprediksi akan digunakan sebagai salah satu cara untuk meraih suara publik. Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera saat saat dihubungi, Kamis (14/12) menyatakan prediksi tersebut tidak meleset. Cara tersebut sangat empuk untuk digunakan untuk menarik simpati publik yang kemudian mengarahkan untuk memilih pasangan calon.

"Sudah diprediksi. Tapi posisinya buah simalakama," ucapnya.

Meski percaya diri menjadikan bantuan sosial yang menggunakan anggaran negara menjadi barang dagangan kampanye namun publik juga mengkritik kebijakan itu seperti bantuan langsung tunai (BLT).

Baca juga: Konsep Bansos di Indonesia Lebih untuk Menjaga Kelompok Terbawah tidak semakin Miskin

"Karena kritik ke BLT bisa jadi musuh masyarakat. Tidak dikritik biasa jadi alat kampanye," ungkapnya.

Cara seperti ini tidak bisa dihindari namun bisa bisa dicegah dengan sikap masyarakat yang kritis dengan aktif mengedukasi khususnya dari partai politik.

Baca juga: BLT Identik dengan Penyuapan Rakyat

"Terus edukasi warga itu hak mereka. Jangan mau dibohongi," cetusnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP NasDem Jakfar Sidik menilai bantuan sosial akan selalu menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di masa daya beli masyarakat turun atau ekonomi sedang tidak dalam kondisi baik.

"Jadi jualan keberlanjutan bansos dan BLT merupakan hal biasa. Semua presiden yang terpilih akan melakukan hal tersebut. Namun perlu dilanjutkan dengan rencana dan program apa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pondasi ekonomi yang kuat," paparnya.

Di tengah keterbukaan informasi dia meyakini masyarakat bisa menilai dan mengambil sikap antara hak dan perjuangan.

"Saya rasa masyarakat sudah bisa memilah, menilai. Karena suara mereka menentukan nasibnya lima tahun ke depan," tukasnya. (Sru/Z-7)