BLT Identik dengan Penyuapan Rakyat

BANTUAN langsung tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai sebagai bentuk penyuapan terhadap masyarakat. Sebagai pola yang terus berulang, BLT perlu diaudit untuk menilai tepat tidaknya pengalokasian anggaran negara tersebut terhadap kebutuhan yang paling mendasar.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, seyogianya, kebijakan pemerintah tidak digunakan sebagai kampanye terselubung. Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan memberikan BLT ke masyarakat disebutnya sebagai penyuapan terhadap rakyat.

"Itu merupakan penyuapan terhadap rakyat melalui anggaran negara yang diberikan menjelang pemilu," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (28/10).

Menurutnya, kebijakan BLT, dalam jangka panjang, tidak menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Padahal, anggaran negara perlu dialokasikan tetap sasaran dan tepat guna. Oleh karena itu, ia mendorong agar program BLT diaudit jelang Pemilu 2024.

Baca juga : Jokowi Beri Sinyal Tambah Bantuan pada Desember

"Atau justru subsidi kepada petani jauh lebih penting? Atau mungkin modelnya bukan BLT, tapi langsung ke UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Ini kan jauh lebih penting," jelas Kaka.

Baca juga : Pekerja Wanita di Industri Hasil Tembaku Jatim Mayoritas Tulang Punggung Keluarga

Dalam kontestasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024, Jokowi memang tidak secara resmi mendukung salah satu pasangan calon. Namun, putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, sudah resmi didaftarkan sebagai bakal calon wakil pesiden mendampingi Prabowo Subianto.

Prabowo-Gibran didukung oleh gabungan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Para elite KIM sendiri diketahui menduduki jabatan menteri dalam kabinet Presiden Jokowi saat ini. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, misalnya, menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun kursi menteri perdagangan diduduki oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Menteri-menteri kalau tidak bisa imparsial, mundurlah dari jabatannya. Ngapain jadi menteri tapi mengotori tangannya dengan kebijakan-kebijakan yang tidak independen, tidak imparsial. Memalukan," pungkas Kaka.

Sebelumnya, Presiden menjanjikan adanya penambahan bantuan kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp400 ribu pada Desember mendatang. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan baru-baru ini. (Z-8)