Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN Progresif, yang berafiliasi ke pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan siapa pemenang di ajang Pilpres 2024.
Direktur Nasional Relawan Progresif Eka Sastra mengatakan, survei Litbang Kompas mengonfirmasi kalau peluang masih terbuka lebar untuk semua pasangan. Sebab Prabowo-Gibran hanya mendapatkan 39%, angka yang jauh dari satu putaran.
“Saya melihat ada sekitar 28,7 persen undecided voter. Artinya mereka belum menentukan pilihan ke pasangan manapun. Artinya, peluang masih sangat terbuka. Belanda masih jauh. Perjalanan masih panjang,” ujarnya lewat keterangan yang diterima, Selasa (12/12).
Baca juga: Jelang Debat Capres, Koalisi Masyarakat Sipil: HAM Bukan Isu 5 Tahunan
Menurut Eka, survei ini menjadi alarm bagi timnya untuk terus bekerja keras demi menampilkan sisi terbaik Ganjar sebagai solusi bagi segenap persoalan bangsa. Pihaknya tidak terlalu risau dengan survei elektabilitas capres dari berbagai lembaga. Relawan ini akan terus bekerja demi mematangkan konsolidasi yang akan meningkatkan keterpilihan Ganjar-Mahfud.
“Fokus kami adalah bagaimana terus melakukan konsolidasi dengan semua elemen masyarakat sipil. Relawan kami terus melakukan penggalangan massa di berbagai titik di Tanah Air,” katanya.
Baca juga: Konsolidasi Relawan Tim Amin Bentuk Posko Kerakyatan di Seluruh Indonesia
Pihaknya mengapresiasi survei yang diadakan berbagai lembaga sebab itu adalah bagian dari demokrasi. Namun, survei hanya memotret kenyataan, bukan kenyataan itu sendiri. Kenyataan yang sebenarnya terlihat saat pencoblosan.
Mantan politisi Partai Golkar ini optimistis kerja-kerjanya akan membuahkan hasil. Sebab relawan ini memiliki basis kuat yakni para penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kami menggalang kekuatan di 67 juta UMKM di Indonesia, dan itulah yang menjadi teman, binaan sekaligus sasaran dari Progresif,” ujarnya.
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
Konsolidasi Relawan Progresif kini terus merambah berbagai kota. Relawan ini dideklarasikan di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (8/12) lalu. Progresif adalah akronim dari Program Gotong-Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif.
Deklarasi itu menghadirkan Direktur Wilayah dari 38 provinsi yang siap memenangkan Ganjar dan Mahfud dalam Pemilu Presiden 2024.
Dengan menyasar kalangan pengusaha UMKM, relawan ini yakin kalau Indonesia akan terus maju jika dipimpin sosok berpengalaman di pemerintahan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Kami percaya, ekonomi akan tumbuh jika ada kepastian hukum. Pengusaha tidak perlu takut dikriminalisasi,” pungkasnya. (P-3)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved