Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
KUBU calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto angkat bicara soal peluncuran Buku Hitam Prabowo Subianto oleh aktivis Gerak98. Menurut Kubu Prabowo, buku tersebut sudah kadaluarsa.
"Tiga kali Prabowo Subianto lolos uji verifikasi kontestasi Pilpres rasanya sudah cukup bukti bahwa Prabowo bersih dari pelanggaran hukum apalagi HAM berat," ujar Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, saat menanggapi buku tersebut dalam keterangan resmi, Senin (11/12).
Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, menegaskan maraknya penyebaran berita-berita yang mendiskreditkan Prabowo jelas dihembuskan dengan dasar muatan politik jelang Pemilu 2024.
Baca juga: Sejumlah Aktivis Bedah Buku Hitam Prabowo
Apalagi, kata dia, pihak-pihak yang dirugikan atas kejadian 98 sudah berada di kubu Prabowo Subianto.
"Jika pun ingin ditelusuri pihak-pihak yang dianggap dirugikan dalam kejadian 98 itu mayoritas sudah berada dalam barisan Prabowo Subianto. Terlebih petinggi-petinggi militer yang mengadilinya juga sudah secara tegas mendukung dan malah berada dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran," jelas Ketua Ikatan Aktivis 98 itu.
Noel pun menantang para pendukung penegak HAM di Indonesia jika serius untuk memperjelas proses hukum pelanggaran HAM di masa lalu, agar menuntut pasangan capres-cawapres andalannya untuk juga berani mengambil sikap dalam menyoroti kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya seperti halnya peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli 1996.
"Semoga rakyat Indonesia bisa terus fokus melihat gagasan-gagasan para calon pemimpinnya baik yang sedang bersaing di legislatif ataupun pemilihan presiden. Karena yang rakyat butuhkan adalah jalan untuk menuju kesejahteraan, bukan jalan untuk terus menatap mundur ke belakang dan juga hentikan warisan kebencian yang tidak berkesudahan dan Prabowo adalah simbol rekonsiliasi dan pemersatu bangsa," pungkas Noel.
Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Masih Mendominasi 2 Paslon Lain
Diketahui, sebuah buku yang mendokumentasikan jejak hitam Prabowo Subianto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM diluncurkan di Jakarta, Minggu (10/12), bertepatan dengan Hari HAM Internasional.
Peluncuran “Buku Hitam Prabowo Subianto” pada momen Hari HAM, menurut penulisnya, Azwar Furgudyama, memberi harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM, terkhusus yang melibatkan Prabowo tidak terulang kembali.
“Pelanggaran HAM adalah soal serius dalaml kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 98,” ujar aktivis Gerak 98 ini.
Terdiri dari tujuh bab, bagian awal buku ini mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998 dan bagaimana dugaan keterlibatan Prabowo, upaya Prabowo melakukan ‘kudeta’ terhadap Presiden B.J Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua.
Buku ini juga mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden.
Menurut Azwar Furgudyama, Prabowo Subianto adalah ancaman bagi masa depan Indonesia. Dengan rekam jejak masa lalunya, Prabowo Subianto tidak bisa dianggap baik-baik saja jika memimpin Indonesia ke depan.
"Jika ingin memilih pemimpin, jangan lihat masa depannya, tapi lihatlah masa lalunya atau rekam jejaknya," tandas dia.
Berbicara masa lalu, kata Azwar, Prabowo Subianto memiliki banyak sejarah kelam. Pertama, pengkhianatan. Jangan lupa, bagaimana Prabowo Subianto mengkhianati mertuanya sendiri, Presiden Soeharto. Padahal, dia menjadi Danjen Kopassus tidak lepas dari andil Soeharto. Jadi, jangan dikira bahwa Prabowo Subianto tidak akan mengkhianati Jokowi jika menang nanti dalam Pemilu Presiden.
"Soeharto saat itu kekuasaannya sedang lumpuh. Jokowi nanti tidak lagi menjadi Presiden dan berkuasa seperti saat ini. Jadi potensi pengkhianatan akan terjadi. Apalagi Prabowo punya partai dengan suara besar, sedangkan Jokowi tidak," pungkas Azwar. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved