Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Bagian (kabag) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Reni Rinjani menjamin adanya inklusivitas dalam pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas.
“Sekarang jumlah pemilih disabilitas berjumlah 1.101.078 orang.Kalau dari persentase 0,54% dari seluruh pemilih yang terdaftar di DPT. KPU junjung konsep inkusivitas, kami mempermudah akses,” ungkap Reni, saat menjadi pembicara di Festival Setara dan Berdaya yang diselenggarakan Media Indonesia, di Kedoya, Jakarta, Senin (11/2).
“Untuk bisa semakin mudah kaum disabilitas mewujudkan haknya, hak politik itu bisa hak untuk dipilih dan memilih. KPU sebagai penyelenggara pemilu, kami melayani masyarakat yang menggunakan hak politiknya yang dipilih maupun yang memilih,” ujarnya.
Baca juga: Integritas Penyelenggara Pemilu 2024
Reni menegaskan pihaknya juga telah menyiapkan akses dengan mengajak teman-teman disabilitas untuk memastikan telah terdaftar jadi pemilih. Reni menerangkan calon pemilih disabilitas bisa masuk ke situs cekdptonlinekpu.go.id untuk mengecek sekaligus mengetahui lokasi TPS di hari Pemilu.
Reni juga menyebut KPU telah menyiapkan layanan khusus bantuan berupa template yang menpermudah penyandang disabilitas untuk mencoblos satu suara untuk presiden dan calon DPD.
Baca juga: Festival Setara dan Budaya 2023 Media Indonesia Kembali Digelar
“Kebetulan kalau untuk DPR RI, kami belum punya nama templatenya, tapi kita menyediakan fasilitas boleh menyertakan pendamping. Boleh dari keluarga atau menunjuk petugas KPPS, nanti kami siapkan kewajiban pendamping, Apa saja hak dan larangannya, kami siapkan untuk menjaga hak dari teman-teman difabilitas,” tandasnya. (Z-3)

Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved