Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KEPALA Bagian (kabag) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Reni Rinjani menjamin adanya inklusivitas dalam pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas.
“Sekarang jumlah pemilih disabilitas berjumlah 1.101.078 orang.Kalau dari persentase 0,54% dari seluruh pemilih yang terdaftar di DPT. KPU junjung konsep inkusivitas, kami mempermudah akses,” ungkap Reni, saat menjadi pembicara di Festival Setara dan Berdaya yang diselenggarakan Media Indonesia, di Kedoya, Jakarta, Senin (11/2).
“Untuk bisa semakin mudah kaum disabilitas mewujudkan haknya, hak politik itu bisa hak untuk dipilih dan memilih. KPU sebagai penyelenggara pemilu, kami melayani masyarakat yang menggunakan hak politiknya yang dipilih maupun yang memilih,” ujarnya.
Baca juga: Integritas Penyelenggara Pemilu 2024
Reni menegaskan pihaknya juga telah menyiapkan akses dengan mengajak teman-teman disabilitas untuk memastikan telah terdaftar jadi pemilih. Reni menerangkan calon pemilih disabilitas bisa masuk ke situs cekdptonlinekpu.go.id untuk mengecek sekaligus mengetahui lokasi TPS di hari Pemilu.
Reni juga menyebut KPU telah menyiapkan layanan khusus bantuan berupa template yang menpermudah penyandang disabilitas untuk mencoblos satu suara untuk presiden dan calon DPD.
Baca juga: Festival Setara dan Budaya 2023 Media Indonesia Kembali Digelar
“Kebetulan kalau untuk DPR RI, kami belum punya nama templatenya, tapi kita menyediakan fasilitas boleh menyertakan pendamping. Boleh dari keluarga atau menunjuk petugas KPPS, nanti kami siapkan kewajiban pendamping, Apa saja hak dan larangannya, kami siapkan untuk menjaga hak dari teman-teman difabilitas,” tandasnya. (Z-3)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved